Halonusantara.id, Samarinda – Isu dugaan malapraktik di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda mencuat ke permukaan dan menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta keluarga pasien, berbagai aspek dari dugaan ini mulai dikaji.
Permasalahan bermula dari laporan pasien yang mengaku tidak mendapat penjelasan memadai sebelum menjalani prosedur operasi. Menanggapi keluhan tersebut, DPRD menegaskan pentingnya transparansi dalam pelayanan medis dan mendorong IDI agar segera melakukan audit etik untuk menelusuri potensi pelanggaran prosedur.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan bahwa lembaganya bertindak sebagai penengah dan mendorong komunikasi terbuka antara pihak korban dengan instansi terkait.
“Kami membuka ruang untuk semua pihak menyampaikan pandangan dan penjelasan. Soal benar atau tidaknya dugaan ini, tentu bukan wewenang DPRD yang menilai, tapi IDI sebagai lembaga profesi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan hukum, namun memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses evaluasi dilakukan oleh pihak berkompeten.
Audit etik oleh IDI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pasien sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan di rumah sakit. Proses ini direncanakan akan segera berlanjut dalam waktu dekat.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD juga akan memanggil manajemen RSHD dan BPJS Kesehatan guna memperoleh keterangan lebih menyeluruh terkait aspek pelayanan, kebijakan, serta mekanisme pembiayaan kesehatan.
“Pertemuan selanjutnya penting agar gambaran yang diperoleh lebih utuh. Semua pihak harus dilibatkan agar kejelasan bisa diperoleh,” ucap Ismail.
Ismail turut menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini sebaiknya dilakukan melalui pendekatan dialogis, selama tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Langkah ini dinilai dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. (Eby/Adv)
