Halonusantara.id, Samarinda Pemerataan kualitas pendidikan di Kota Samarinda dinilai masih membutuhkan perhatian lebih, terutama bagi sekolah yang berada di kawasan pinggiran dan wilayah terluar.
DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota tidak hanya memusatkan pembangunan sarana pendidikan di kawasan perkotaan. Sekolah di wilayah pinggiran juga dinilai harus memperoleh dukungan fasilitas, tenaga pendidik, hingga teknologi yang memadai.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan kualitas layanan pendidikan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik, tanpa membedakan lokasi sekolah.
“Seluruh sekolah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai fasilitas pendidikan hanya terfokus di pusat kota, sementara sekolah di wilayah pinggiran masih tertinggal,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).
Menurut Ismail, salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian adalah kondisi fisik sejumlah sekolah yang masih menggunakan ruang kelas berbahan kayu.
Ia menilai kondisi tersebut sudah kurang ideal jika digunakan sebagai fasilitas pembelajaran dalam jangka panjang. Pemerintah, kata dia, perlu memprioritaskan pembangunan ruang kelas permanen yang lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun guru.
“Ruang kelas yang masih berbahan kayu sudah semestinya menjadi prioritas pembangunan. Setiap anak berhak belajar di lingkungan yang layak dan mendukung proses pendidikan,” katanya.
Namun, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan gedung sekolah. Ismail menilai ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Distribusi guru yang kompeten, menurutnya, perlu diperhatikan agar sekolah di kawasan pinggiran tidak mengalami kekurangan tenaga pengajar maupun kesenjangan kualitas pembelajaran dibandingkan sekolah di pusat kota.
Di sisi lain, Ismail melihat penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik memberikan ruang yang lebih besar bagi sekolah untuk berkembang. Kebijakan tersebut dinilai membantu mengurangi konsentrasi siswa pada sekolah tertentu yang selama ini dianggap lebih unggul.
“Dengan sistem zonasi, kesempatan setiap sekolah untuk berkembang menjadi lebih terbuka. Masyarakat juga mulai memahami bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh status sekolah favorit,” jelasnya.
Selain sarana fisik dan tenaga pendidik, penguatan infrastruktur teknologi juga dinilai penting. Sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran harus mendapatkan akses terhadap perangkat dan fasilitas digital yang menunjang proses belajar mengajar.
Ismail menyebut perkembangan teknologi telah mengubah pola pembelajaran. Karena itu, sekolah di seluruh wilayah Samarinda perlu memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar digital, termasuk buku elektronik dan media pembelajaran berbasis teknologi.
Menurutnya, digitalisasi pendidikan tidak boleh hanya dinikmati sekolah yang berada di kawasan perkotaan. Dukungan infrastruktur dan akses teknologi perlu diperluas agar siswa di wilayah pinggiran tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan pendidikan.
Ia berharap Pemkot Samarinda menjadikan pemerataan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan, mulai dari kondisi bangunan, kelengkapan fasilitas, pemerataan guru hingga akses teknologi.
“Jangan sampai lokasi sekolah menentukan kualitas pendidikan yang diterima anak. Pemerataan fasilitas dan teknologi harus menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh siswa di Samarinda memiliki kesempatan belajar yang sama,” pungkasnya. (Eby/Adv)
