Halonusantara.id, Samarinda – Iswandi meminta polemik mengenai pembagian hasil kerja sama antara Perumda Varia Niaga dan pihak ketiga di kawasan Teras Samarinda disikapi secara objektif dan proporsional. Menurutnya, keberadaan usaha di kawasan tersebut tidak bisa hanya dinilai dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah.
Ia menilai kontribusi pelaku usaha swasta perlu dilihat secara lebih luas, terutama dari sisi investasi yang telah dikeluarkan untuk menghidupkan kawasan tepian Sungai Mahakam hingga menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kota Samarinda.
“Jangan langsung menyimpulkan merugikan daerah sebelum memahami keseluruhan mekanisme kerja samanya,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Menurut Iswandi, skema pembagian keuntungan sebesar 10 persen harus dipahami secara detail, termasuk apakah perhitungan tersebut berasal dari pendapatan kotor atau keuntungan bersih. Dalam dunia usaha, kata dia, terdapat berbagai komponen yang harus diperhitungkan, mulai dari biaya investasi, operasional hingga risiko bisnis.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengingatkan agar pengawasan terhadap kerja sama usaha tidak menimbulkan kesan menghambat pelaku usaha, khususnya UMKM dan anak muda kreatif yang selama ini ikut meramaikan kawasan Teras Samarinda.
Ia menilai perkembangan kawasan tepian Sungai Mahakam tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan modal besar dan keberanian dari pihak investor.
“Jangan sampai setelah kawasan itu ramai dan berkembang, justru muncul penilaian yang tidak melihat proses awal pembangunan dan perjuangan pengusahanya,” katanya.
Iswandi menyebut keberadaan usaha seperti Teras Mahakam Cafe maupun Jet Spark telah memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan kerja dan mempercantik kawasan kota.
Terkait usulan pembagian keuntungan dengan komposisi 50:50, ia menilai skema tersebut sulit diterapkan apabila seluruh investasi awal berasal dari pihak swasta. Menurutnya, pengusaha telah mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan fasilitas, renovasi, perlengkapan hingga pembayaran tenaga kerja.
“Kalau seluruh modal berasal dari pengusaha, tentu harus dipikirkan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang layak,” tegasnya.
Meski demikian, Iswandi tetap menyoroti kinerja internal Perumda Varia Niaga yang dinilai perlu dievaluasi. Ia menilai capaian PAD perusahaan daerah tersebut masih belum sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah.
Menurutnya, kontribusi PAD sekitar Rp500 juta masih tergolong kecil dibandingkan suntikan modal yang mencapai miliaran rupiah.
“Yang perlu dibenahi adalah tata kelola internal dan pengelolaannya agar lebih optimal tanpa mengganggu iklim investasi,” ujarnya.
Ia pun mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah kota, Perumda Varia Niaga, dan pihak pengusaha agar persoalan kerja sama dapat diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Kita harus menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan kenyamanan pelaku usaha agar investasi tetap tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Eby/Adv)
