Halonusantara.id, Samarinda – Isu sosial mulai membayangi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seiring dengan munculnya dugaan praktik prostitusi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, mendesak pemerintah dan aparat untuk mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani persoalan ini.
“Kawasan IKN adalah proyek strategis nasional. Tidak sepantasnya praktik seperti ini dibiarkan tumbuh di sekitarnya. Kalau tidak ditangani sejak dini, akan jadi masalah besar di kemudian hari,” tegas Baharuddin.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya laporan penangkapan dua perempuan oleh Satpol PP PPU yang diduga terlibat dalam aktivitas prostitusi. Baharuddin menyatakan kekhawatirannya jika fenomena ini merupakan bagian dari jaringan yang terorganisir.
“Kalau hanya individu yang datang, mungkin bisa terpantau sewaktu-waktu. Tapi kalau ada indikasi pengorganisasian, itu harus diwaspadai serius karena menunjukkan pola yang sistematis,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa munculnya praktik prostitusi secara terstruktur mencerminkan lemahnya pengawasan di tingkat lokal. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP. Perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga harus turut serta. Pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara kolektif agar lebih efektif,” terangnya.
Lebih lanjut, Baharuddin memperingatkan potensi dampak jangka panjang dari praktik-praktik menyimpang ini, terutama terhadap generasi muda yang tinggal di sekitar kawasan pembangunan IKN.
“Lingkungan yang tidak sehat akan memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak-anak. Kita harus cegah sedini mungkin agar wilayah sekitar IKN tidak berkembang menjadi kawasan rawan sosial,” imbuhnya.
Sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin memastikan dirinya akan mendorong penguatan pengawasan sosial di kawasan penyangga IKN. Ia menilai pembangunan harus disertai dengan kesiapan sosial masyarakat di sekitarnya.
“Kita ingin pembangunan IKN tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga bersih secara sosial. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (Eby/Adv)
