Halonusantara.id, Samarinda – Peran DPRD sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat kembali ditegaskan dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap program-program prioritas Pemprov Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka agar masyarakat memahami proses dan tujuan dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ujar Ekti.
Ia menambahkan, keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh seberapa baik informasi disampaikan kepada masyarakat. Edukasi menjadi bagian penting agar warga dapat mendukung proses pembangunan dengan lebih sabar dan sadar.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung,” katanya.
Salah satu aspirasi warga yang menjadi perhatian adalah realisasi program pendidikan gratis, terutama bagi mahasiswa baru. Meski harapan masyarakat tinggi, Ekti mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus mengikuti tahapan pemerintahan yang telah ditentukan.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia memastikan bahwa DPRD akan terus mengawasi jalannya program pendidikan gratis tersebut, yang dijadwalkan mulai terlaksana tahun ini. Dukungan anggaran pun telah diatur dalam perencanaan keuangan daerah untuk tahun 2026.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Dengan semangat kolaboratif, Ekti menekankan bahwa DPRD bukan hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyambung lidah rakyat yang memastikan bahwa aspirasi publik dijawab melalui langkah nyata pemerintah.
“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” tandasnya. (Eby/Adv)
