Halonusantara.id, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini, yang dinilai masih jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
Ekti menilai, berbagai program nasional seperti Sekolah Rakyat yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial harus dijadikan momentum untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan di Kaltim, khususnya di wilayah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).
“Programnya sangat baik secara konsep, tapi tantangannya ada pada implementasi di daerah yang belum siap, seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat,” ujarnya.
Menurut Ekti, kesiapan daerah menjadi kunci agar program pendidikan nasional benar-benar menyentuh masyarakat miskin di wilayah pelosok. Ia mencontohkan, hanya Kota Samarinda yang saat ini dinilai siap mengadopsi program Sekolah Rakyat, sementara kabupaten lain masih menghadapi hambatan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Masalah mendasar lainnya, kata Ekti, terletak pada distribusi tenaga pendidik. Ia menyarankan agar perekrutan guru di wilayah 3T mengutamakan putra daerah karena mereka lebih memahami kondisi sosial dan geografis setempat.
“Guru lokal lebih tahan dengan kondisi lapangan dan biasanya punya ikatan emosional dengan daerahnya. Kalau guru dari luar, banyak yang tidak bertahan lama karena keterbatasan fasilitas,” jelasnya.
Pengalaman serupa juga ditemukan di sektor kesehatan, di mana tenaga medis yang dikirim ke pelosok kerap memilih mundur sebelum masa tugas selesai. Ekti memperingatkan bahwa pola serupa bisa terjadi di dunia pendidikan jika penempatan guru tidak dirancang dengan strategi yang tepat.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah agar tidak pasif menunggu kebijakan pusat, tetapi proaktif menyesuaikan program dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita tidak bisa hanya fokus ke kota. Kalau tidak ditangani serius, justru ketimpangan semakin dalam,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Sebagai bagian dari komitmen, DPRD Kaltim memastikan akan mengawal agar implementasi Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh lapisan masyarakat paling bawah di daerah pedalaman.
“Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan daerah 3T lainnya harus merasakan bahwa negara hadir melalui pendidikan. Ini bukan hanya soal simbol, tapi komitmen nyata,” pungkas Ekti. (Eby/Adv)
