Halonusantara.id, Samarinda – Gagasan pemerintah pusat untuk menerapkan program pendidikan gratis selama 12 tahun secara nasional kembali menjadi perbincangan publik setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memperkuat hak atas pendidikan. Namun, rencana tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan kesiapan pendanaan dan dampaknya terhadap lembaga pendidikan swasta, sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan.
Fadly menilai bahwa secara prinsip, kebijakan pendidikan gratis sudah sesuai dengan konstitusi. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan dari sisi pembiayaan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau gangguan terhadap program pembangunan lainnya, terutama di daerah.
“Secara prinsip kita mendukung hak pendidikan yang dijamin negara. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah benar-benar siap menanggung pembiayaan secara menyeluruh jika ini diterapkan secara nasional?” ungkapnya.
Ia menyoroti kemungkinan besar beban anggaran akan dialihkan ke pemerintah daerah, yang dapat berimbas pada keberlangsungan program prioritas lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Fadly menyebut contoh dari Kalimantan Timur yang telah menjalankan program “Gratis Pol” sebagai pembelajaran penting.
“Gubernur Kaltim sudah mengambil langkah maju dengan menggratiskan hingga perguruan tinggi. Tapi kita tahu, biaya untuk itu sangat besar. Jika skema nasional diterapkan tanpa kesiapan matang, risikonya ketimpangan pelaksanaan di daerah,” jelasnya.
Tak hanya soal anggaran, ia juga menyoroti nasib lembaga pendidikan swasta jika negara menanggung semua pembiayaan pendidikan. Menurutnya, peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional tidak bisa dikesampingkan karena selama ini telah menjadi penyedia layanan pendidikan alternatif yang bermutu.
“Kalau seluruh pembiayaan ditanggung negara, lalu bagaimana sekolah swasta bertahan? Padahal mereka sudah punya kontribusi besar dan seringkali menawarkan pendekatan pendidikan yang berbeda dan unggul,” katanya.
Fadly menekankan bahwa banyak sekolah swasta memberikan nilai lebih lewat pendekatan kurikulum internasional, metode pembelajaran kreatif, hingga penyediaan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan sekolah negeri. Karena itu, menurutnya masyarakat tetap harus memiliki kebebasan memilih pendidikan sesuai kebutuhan.
“Banyak orang tua memilih sekolah swasta karena kualitas. Kalau semuanya digratiskan tapi standar kualitasnya rata-rata, justru kita menurunkan mutu pendidikan secara keseluruhan,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Fadly mendorong agar pemerintah pusat merancang kebijakan pendidikan secara komprehensif, dengan memperhatikan keberagaman pilihan pendidikan, keberlanjutan program, dan peningkatan daya saing secara nasional.
“Negara memang harus hadir menjamin akses pendidikan, tapi sekolah swasta juga harus tetap mendapat ruang untuk tumbuh. Jangan sampai kita kehilangan keseimbangan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan kompetitif,” tutup Fadly. (Eby/Adv)
