Halonusantara.id, Samarinda – Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur menjadi sorotan serius DPRD Kaltim. Sorotan itu terutama menyangkut persoalan aset, piutang, dan transparansi pengelolaan perusahaan daerah yang dinilai belum optimal.
Komisi II DPRD Kaltim, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan, menilai sejumlah persoalan krusial yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024 harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya menyangkut PT MBS dan PT Pelindo, serta pengelolaan oleh manajemen Labuan Kariangau.
“Ya, kami memang mencermati beberapa catatan penting dari BPK. Salah satunya terkait PT MBS dan Pelindo, juga manajemen Labuan Kariangau,” ujar Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, Selasa (1/7/2025).
Ia juga menyinggung masalah piutang PT MMP yang belum direalisasikan ke kas daerah, dengan nilai mencapai Rp76 miliar. Firnadi menilai kondisi ini cukup memprihatinkan karena menyangkut hak daerah yang belum terealisasi.
Dalam upaya menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi II telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan terkait, termasuk PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Kunjungan itu dilakukan untuk menelusuri lebih dalam persoalan-persoalan yang menjadi perhatian BPK.
“Kita sudah dengarkan penjelasan dari MBS dan Pelindo. Mereka menyatakan persoalan itu sudah ditindaklanjuti. Salah satunya terkait pencatatan aset dan besaran modal yang disertakan. Namun kami tetap minta itu dikawal sampai benar-benar tuntas,” tegasnya.
Firnadi menambahkan, persoalan administrasi yang belum rampung, terutama terkait penyerahan aset dari pemerintah daerah ke BUMD, menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong kinerja perusahaan daerah.
Karena itu, DPRD menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan administratif dan catatan BPK, tanpa mengabaikan aspek bisnis dan pengembangan usaha.
“Kami melihatnya dari dua sisi. Catatan BPK wajib dituntaskan, tapi roda bisnis perusahaan juga tidak boleh mandek. Peluang yang ada harus tetap ditangkap,” ucap Firnadi.
Ia berharap ke depan, seluruh BUMD di Kaltim bisa bergerak lebih profesional dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Perusda jangan jalannya di susah. Kita ingin mereka mampu bersaing dan menyumbang secara nyata untuk PAD,” kuncinya. (Eby/Adv)
