Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda mulai menunjukkan perkembangan positif. Salah satu indikatornya adalah berkurangnya lama genangan yang sebelumnya bisa bertahan berhari-hari, kini diklaim dapat surut hanya dalam hitungan jam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa tren ini menjadi sinyal membaiknya respons pemerintah terhadap persoalan banjir yang telah lama membayangi kawasan perkotaan di Samarinda.
“Dulu genangan air bisa bertahan dua sampai tiga hari. Sekarang, dalam beberapa jam, sudah surut. Ini menunjukkan bahwa penanganan kita mulai berjalan ke arah yang benar,” ujar Firnanda, Jum’at (13/6/2025).
Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara Pemprov Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kolaborasi lintas kewenangan tersebut menjadi kunci dalam percepatan penyelesaian sejumlah titik rawan banjir.
Wilayah bantaran Sungai Karang Mumus dan anak sungainya disebut sebagai salah satu lokasi prioritas dalam program penanganan. Namun, Firnanda tak menampik bahwa kepadatan permukiman di sepanjang sempadan sungai masih menjadi hambatan besar bagi kelancaran aliran air.
Untuk mendukung normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir lainnya, Pemprov Kaltim tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp24 miliar.
Dana tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang yang telah dimulai sejak 2019, dengan total anggaran ratusan miliar rupiah disalurkan lewat skema bantuan keuangan ke daerah.
Namun, Firnanda menekankan bahwa permasalahan di lapangan bukan hanya soal teknis konstruksi. Penanganan banjir juga menghadapi tantangan sosial, terutama yang menyangkut relokasi warga dari kawasan sempadan. Setidaknya 92 bangunan disebut berdiri di jalur yang terdampak rencana proyek.
“Untuk pengerjaan fisik, kami tangani di tingkat provinsi. Tapi urusan relokasi adalah ranah pemerintah kota. Kami juga bekerja sama dengan BWS untuk membangun infrastruktur pengaman seperti turap,” tuturnya.
Persoalan banjir di Samarinda juga diperparah oleh sistem drainase yang belum optimal, kiriman air dari kawasan hulu seperti Waduk Benanga, serta aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali. Semua itu membuat intensitas banjir semakin sulit diprediksi saat musim hujan tiba.
“Masalah banjir ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pembangunan fisik saja. Perlu pendekatan menyeluruh, termasuk penataan lingkungan dan pengendalian tata ruang,” jelas Firnanda.
Meski tantangan masih ada, pemerintah optimis bahwa penurunan durasi genangan merupakan tanda awal dari arah yang membaik. Firnanda menilai ini sebagai bukti bahwa upaya kolektif antar-instansi mulai menunjukkan hasil konkret.
Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus melanjutkan program penanganan banjir, baik dari sisi teknis maupun sosial, demi terciptanya Kota Samarinda yang lebih tangguh terhadap ancaman banjir. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
