Halonusantara.id, Samarinda – Dalam rapat paripurna DPRD Samarinda baru-baru ini, perhatian tajam mengarah pada evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD 2024, khususnya terkait proyek Multiyears Contract (MYC) yang menanti kepastian pembangunan Terowongan Samarinda. Pertemuan ini menjadi wadah bagi pihak legislatif untuk menyampaikan masukan konstruktif demi kemajuan kota.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan sejumlah usulan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan proyek strategis. Meskipun terdapat dinamika serius di ruang rapat, fraksi menegaskan perannya sebagai pengawas yang bertugas memastikan proyek berjalan terbuka dan akuntabel. Di tengah perdebatan mengenai isu-isu teknis, perhatian juga tertuju pada insiden longsor di area masuk sebelah kanan terowongan, yang terjadi di kawasan Jalan Sultan Alimuddin.
Salah satu anggota dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Iswandi, menyatakan:
“Kami merasa ini bukan bentuk penyerangan yang disampaikan, tetapi sebagai bagian dalam upaya memajukan kota Samarinda. Kami hanya menjalankan fungsi sebagai legislator. Dan ini kan forum resmi, ya memang tempatnya.”
Menanggapi dinamika tersebut, Iswandi juga menyerukan audit menyeluruh pada seluruh proyek yang dijalankan secara multiyears, guna memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap tahap pelaksanaan. Kritik yang disampaikan pun tidak hanya ditujukan pada pelaksanaan proyek semata, tetapi juga pada respons dan sikap Wali Kota Samarinda terhadap masukan yang diberikan. Ia menyatakan.
“Kita semua bisa dengar langsung bagaimana nada dan isi respons dari wali kota. Padahal, maksud kami tak lain untuk memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat.”
Lebih lanjut, Iswandi menggarisbawahi pentingnya integritas dan peran pengawasan sebagai bagian dari kewajiban wakil rakyat, dengan menyebutkan:
“Kami tetap memilih berdiri di posisi sebagai pengawas. Ini bukan soal keberanian atau tidak, tapi menyangkut integritas kami sebagai wakil rakyat.”
Menanggapi segala masukan yang disampaikan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan bahwa kritik dan saran dari seluruh fraksi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Kami merespons secara terbuka agar perkembangan berbagai proyek, termasuk terowongan, bisa dipahami secara utuh oleh seluruh fraksi. Tidak ada yang kami sembunyikan.”
Andi Harun juga menambahkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong kemajuan kota:
“Kritik seharusnya tidak menjadi alasan untuk berkonflik, justru itu adalah bagian dari usaha bersama dalam memajukan pembangunan kota.”
Sebagai penutup, suasana rapat paripurna tersebut mencerminkan upaya bersama antara pihak legislatif dan eksekutif untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel. Meski terdapat perbedaan pendapat, semangat untuk memajukan kota Samarinda tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti setiap masukan demi mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. (Eby/Adv)
