Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata melalui program Pendidikan Gratis untuk Rakyat Kalimantan Timur atau GratisPol.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa implementasi program ini telah berjalan sesuai harapan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi negeri.
Seno menuturkan bahwa bantuan pendidikan telah menjangkau siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta.
“Untuk level SMA dan SMK, baik sekolah negeri maupun swasta, sudah kami bantu melalui BOSP. Programnya berjalan sesuai jalur,” ungkapnya, Minggu (29/6/25).
Tak hanya berhenti di pendidikan menengah, program GratisPol juga menyentuh mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di tujuh perguruan tinggi negeri (PTN). Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mereka, sebagai bagian dari perluasan jangkauan program ini yang diluncurkan sejak April 2025.
“Sudah kami cairkan bantuannya untuk mahasiswa Kaltim yang kuliah di tujuh PTN. Ini wujud nyata komitmen kami,” tambah Seno.
Sementara untuk perguruan tinggi swasta (PTS), Pemprov Kaltim saat ini tengah merampungkan proses administrasi berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS). Salah satu PTS yang sedang dalam proses penyelarasan adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda.
“Bantuan untuk PTS juga sudah disiapkan. Kami minta PTS menunda dulu pembayaran UKT bagi mahasiswa baru sampai PKS selesai. Ini supaya mereka tidak terbebani di awal semester,” jelasnya.
Strategi penundaan pembayaran UKT ini menjadi bagian dari solusi sementara agar mahasiswa PTS tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial sambil menunggu proses birokrasi tuntas.
Program GratisPol sendiri tak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga mencakup pendanaan pendidikan di jenjang SMA/SMK lewat mekanisme Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang kini menyentuh sekolah swasta. Hal ini menjadi pembaruan dari program pendidikan gratis yang sebelumnya hanya berlaku bagi sekolah negeri.
Pemerintah Provinsi menargetkan perluasan program ini dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kaltim, dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi yang masih berada di bawah rerata nasional.
“Tidak boleh ada anak Kaltim yang gagal kuliah hanya karena biaya. Kami ingin semua, baik di PTN maupun PTS, punya kesempatan yang sama,” tegas Seno.
Lebih dari itu, program ini menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejalan dengan peran Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.(Na/Adv/DiskominfoKaltim)
