Halonusantara.id, Samarinda – Penguatan tata kelola keuangan daerah kembali menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Hal ini ditegaskan Gubernur Rudy Mas’ud saat mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, menggantikan Felix Wendra, dalam upacara resmi di Gedung Odah Etam, Senin (30/6/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy menekankan bahwa pengawasan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan elemen fundamental dalam menjaga efektivitas pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan, sekecil apapun. Fungsi pengawasan adalah instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi manfaat. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan publik,” tegas Rudy.
Ia juga mendorong kerja sama erat antara BPKP dan seluruh jajaran pemerintah daerah agar proses pengawasan berjalan maksimal tanpa menghambat jalannya program pembangunan.
Menurutnya, peran BPKP sebagai mitra kritis pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada audit, melainkan juga dalam memperbaiki sistem manajemen keuangan dan meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data yang akuntabel.
“Transparansi di setiap tahap pembangunan itu wajib. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan, dan BPKP punya posisi strategis untuk memastikan itu,” ujar Rudy.
Sementara itu, Edy Suharto menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan tugas yang diemban dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil.
“Kami tidak hanya akan menjalankan fungsi pengawasan secara teknis, tetapi juga mendampingi pemerintah daerah dalam memastikan program prioritas nasional dan daerah berjalan tepat sasaran,” ungkap Edy.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta pendekatan yang solutif, bukan semata-mata menyoroti kekurangan.
“Fokus kami adalah mendorong perbaikan berkelanjutan. Strategi kami melibatkan penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan kepatuhan regulasi, agar tata kelola keuangan di Kaltim semakin tangguh dan berdaya saing,” jelasnya.
Menurut Edy, menjaga integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memastikan pengelolaan aset dan anggaran lebih transparan dan efisien.
Dengan kepemimpinan baru di tubuh BPKP Kaltim, diharapkan kolaborasi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah semakin solid, demi menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih, berintegritas, dan mampu menopang kemajuan Kalimantan Timur secara berkelanjutan. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
