Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari total 225 ribu tenaga kerja yang diterima untuk proyek besar ini, hanya 1,2 persen yang berasal dari Kaltim.
“Angka ini tentu tidak ideal. Proyek IKN berada di Kaltim, dan masyarakat kita seharusnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat,” ujar pimpinan DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas.
Ia menilai kondisi ini mencerminkan ketidakadilan. Sebagai tuan rumah proyek strategis nasional, warga Kaltim semestinya memperoleh prioritas dalam pemberian kesempatan kerja. Selain pemerataan ekonomi, hal ini juga penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang dapat muncul akibat perkembangan pesat di wilayah tersebut.
“Di Kaltim, kita memiliki sumber daya manusia yang terampil dan siap untuk bekerja. Banyak putra-putri daerah yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ini,” tambah Hamas.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga untuk mempermudah adaptasi sosial terhadap perubahan besar yang terjadi di sekitar mereka.
Hamas mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal. Ia juga berharap pemerintah baru yang akan menjabat dapat memberikan perhatian lebih pada alokasi kuota bagi pekerja lokal.
“Peluang kerja di IKN seharusnya tidak hanya untuk pekerja dari luar, tetapi juga untuk masyarakat Kaltim. Perhatian pemerintah pusat harus lebih luas, tidak hanya pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga pada kesejahteraan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Hamas menekankan bahwa banyak warga Kaltim memiliki keterampilan yang relevan untuk mendukung proyek IKN, terutama dalam bidang infrastruktur, logistik, dan jasa pendukung lainnya. Jika diberdayakan dengan baik, keterlibatan mereka akan memberikan manfaat ganda: mempercepat pembangunan fisik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di tengah tantangan ini, Hamas optimistis bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal di proyek IKN dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah pusat.
“Keterlibatan tenaga kerja lokal akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam pembangunan fisik IKN, tetapi juga dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
Dengan dorongan dari DPRD Kaltim dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, Hasanuddin berharap pembangunan IKN dapat membawa manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Sebagai tuan rumah ibu kota negara baru, masyarakat Kaltim memiliki hak untuk merasakan langsung manfaat dari perubahan besar yang tengah berlangsung di wilayah mereka.
