Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) sedang mempersiapkan berbagai strategi untuk menghindari adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang cukup tinggi seperti pada APBD Kaltim tahun 2023 lalu.
Hal tersebut dilakukan sebagai fungsi pengawasan atau monitoring yang dilakukan lembaga legislatif kepada eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji meminta Pemprov Kaltim untuk rutin melakukan evaluasi pola kerja guna memaksimalkan daya serap anggaran di sisa waktu yang ada. Menurutnya, salah satu sektor yang potensial untuk mengurangi risiko terjadinya Silpa yang cukup besar berada di pengadaan barang dan jasa.
“Kami mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltim selaku pemilik kewenangan untuk melakukan evaluasi itu. Jadi proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar,” tutur Seno Aji.
Politisi Partai Gerindra ini tidak memungkiri jika APBD 2023 memiliki potensi besar untuk menyumbang Silpa yang tinggi. Apalagi dalam catatannya masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim daya serap anggarannya di bawah rata-rata.
“Jadi kedepannya langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi, terutama untuk pelaksanaan APBD 2024. Perencanaan harus lebih tersusun supaya angka Silpa yang tinggi dapat dicegah,” tandas Seno.(HN/Adv/Eby)+
