Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025, sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola demokrasi di daerah. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (12/6/2025).
Forum ini menjadi wadah evaluatif sekaligus langkah awal penyusunan IDI yang berfungsi sebagai alat ukur perkembangan demokrasi daerah, mencakup aspek-aspek seperti partisipasi politik, perlindungan hak sipil, serta efektivitas kerja lembaga publik dan non-pemerintah.
Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kaltim, Andi Abdul Razaq, hadir mewakili Sekretaris DPRD Kaltim dan memberikan masukan mengenai kontribusi legislatif dalam mendorong terciptanya demokrasi yang terbuka dan akuntabel.
Rapat dipandu oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, bersama Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Fatimah Waty. Narasumber yang hadir meliputi Ely Uswatun Kasanah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim serta akademisi dari Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena.
Dalam penyampaiannya, Firdaus menjelaskan peran strategis IDI dalam perencanaan pembangunan daerah yang demokratis. Sejak 2019, IDI telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMN dan direncanakan berlanjut ke RPJMD 2025–2029.
“Indeks Demokrasi Indonesia mengukur tiga aspek krusial: kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret kondisi demokrasi yang sesungguhnya. Semua pihak, baik OPD, lembaga legislatif, maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan demokrasi yang sehat,” ujar Firdaus.
Lebih jauh, Firdaus menegaskan bahwa skor IDI dapat menjadi indikator keberhasilan kepala daerah sekaligus pijakan untuk menyusun program pembangunan berbasis prinsip demokrasi.
“IDI bukan hanya bicara politik. Ia juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, hingga budaya. Ketika demokrasi di daerah kuat, maka pembangunan nasional pun akan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” tambah Firdaus.
Para narasumber juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta akurasi data untuk menghasilkan IDI yang valid dan mencerminkan realitas sosial di lapangan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci menjaga objektivitas dan transparansi proses pengukuran demokrasi.
Melalui rapat ini, Kaltim meneguhkan komitmennya untuk terus membangun sistem demokrasi yang partisipatif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Eby/Adv)
