Halonusantara.id, Samarinda – Kecamatan Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyimpan potensi besar sebagai kawasan pertanian unggulan Kalimantan Timur. Namun, keterbatasan infrastruktur penunjang membuat daerah ini belum mampu berkembang optimal. Persoalan ini pun menjadi sorotan serius DPRD Kaltim, khususnya Komisi III.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menilai buruknya kondisi infrastruktur, seperti jalan usaha tani yang rusak dan irigasi yang belum memadai, menjadi hambatan utama petani dalam mengakses pasar dan meningkatkan hasil produksi.
“Banyak petani terpaksa menanggung kerugian karena kesulitan distribusi. Akses jalan pertanian yang layak sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas mereka,” ujar Baharuddin.
Ia menambahkan, potensi Babulu sebagai lumbung pangan belum tergarap maksimal akibat minimnya sarana pendukung, mulai dari jalan penghubung antarperkampungan hingga jaringan irigasi.
Baharuddin juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan Bendungan Talaki dan jaringan irigasi sebagai proyek strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat provinsi.
“Kita butuh infrastruktur yang mendukung seluruh rantai produksi pertanian. Pembangunan bendungan dan irigasi harus jadi prioritas karena itu menyangkut kelangsungan pertanian jangka panjang,” tegasnya.
Sayangnya, menurut Baharuddin, hingga saat ini belum ada alokasi anggaran khusus dalam APBD Perubahan 2025 maupun dalam rencana awal APBD 2026 untuk proyek tersebut. Meski begitu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penganggaran lewat jalur legislatif.
“Ini bukan sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi bagian dari komitmen kami dalam memperjuangkan kebutuhan rakyat. Kami akan terus kawal agar Babulu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan,” terangnya.
Di luar isu pertanian, Baharuddin juga mencatat adanya keluhan masyarakat terkait akses air bersih, layanan kesehatan, hingga pemerataan pendidikan gratis di wilayah Babulu. Ia memastikan seluruh masukan tersebut akan dibawa dalam agenda kerja pengawasan dan penganggaran DPRD.
Terkait kunjungan Menteri Pertanian ke Babulu baru-baru ini, Baharuddin berharap momen tersebut bisa menjadi pemicu kolaborasi nyata lintas pemerintah.
“Semoga kunjungan itu menjadi titik awal sinergi antarlembaga untuk mempercepat pembangunan di daerah. Babulu butuh program konkret, bukan hanya seremoni,” imbuhnya.
Dengan kolaborasi yang serius antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, Baharuddin meyakini Babulu dapat bertransformasi menjadi pusat pertanian modern yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kaltim.
“Kalau kita serius memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, Babulu bisa menjadi kekuatan pangan baru yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan petani dan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Eby/Adv)
