Halonusantara.id, Samarinda – Melambatnya aktivitas industri pertambangan batu bara di Kota Samarinda mulai memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Menyikapi situasi tersebut, DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk membantu para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), salah satunya melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha baru.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan perlu diberikan peluang untuk membangun sumber penghasilan alternatif. Menurutnya, program peningkatan keterampilan yang telah berjalan akan lebih efektif apabila disertai kemudahan akses terhadap modal usaha.
“Yang harus dipersiapkan adalah bagaimana para pekerja eks tambang memiliki keterampilan lain yang bisa dikembangkan menjadi usaha produktif dan sumber pendapatan baru,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan, banyak mantan pekerja tambang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan sehingga memerlukan bekal kemampuan baru agar dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi.
Selain pelatihan, Ismail menilai dukungan permodalan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Pasalnya, keterbatasan modal kerap menjadi hambatan utama, terutama bagi mereka yang baru kehilangan pekerjaan dan belum memiliki pendapatan tetap.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melalui instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, untuk menghadirkan skema bantuan maupun pinjaman modal tanpa bunga yang mudah diakses oleh masyarakat terdampak PHK.
“Kalau ada kemauan untuk berusaha tetapi terkendala modal, maka program pinjaman tanpa bunga bisa menjadi solusi. Dengan begitu, mereka tetap punya kesempatan untuk membuka usaha dan memperoleh penghasilan,” katanya.
Menurut Ismail, langkah tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh mata pencaharian baru, tetapi juga berpotensi mendorong tumbuhnya pelaku usaha mikro yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Ia berharap pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan usaha hingga dukungan permodalan. Dengan demikian, dampak perlambatan sektor pertambangan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Samarinda dapat diminimalkan, sekaligus membuka peluang lahirnya sumber-sumber ekonomi baru. (Eby/Adv)
