Halonusantara.id, Samarinda – Kesejahteraan guru swasta di Samarinda kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Samarinda menilai skema penggajian yang bergantung pada yayasan dan iuran siswa belum mampu menjamin kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, meskipun sekolah swasta telah menerima dana BOSDA dan BOSNAS dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai bantuan operasional dari pemerintah sejatinya telah menjangkau lembaga pendidikan swasta. Namun, secara finansial, kondisi guru swasta masih cukup memprihatinkan karena tidak adanya skema gaji yang tetap.
“Kalau siswanya sedikit dan SPP-nya rendah, otomatis pemasukan sekolah minim dan gaji guru juga terbatas. Ini yang jadi dilema,” kata Ismail.
Ia menambahkan bahwa sekolah swasta yang tidak memiliki program unggulan biasanya kesulitan dalam menarik siswa baru, yang berdampak langsung pada rendahnya pemasukan dari iuran siswa. Dana BOS pun sering kali digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional rutin, bukan untuk peningkatan kesejahteraan guru.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti kesenjangan signifikan antara guru ASN dan guru swasta. Menurutnya, guru ASN memiliki kepastian pendapatan dan jenjang karier, sementara guru swasta harus bergantung pada kondisi finansial sekolah masing-masing.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi para guru swasta, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan tunjangan sosial lainnya.
Ia berharap ke depan dukungan dari pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, tidak hanya sebatas pada bantuan operasional. Namun juga menyentuh aspek insentif dan jaminan sosial demi meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.
“Kalau insentif dari pemerintah dicabut, guru swasta hanya bisa mengandalkan gaji dari yayasan. Padahal sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri,” pungkasnya. (Eby/Adv)
