Halonusantara.id, Samarinda – Permasalahan aset daerah yang tak dimanfaatkan secara optimal kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu sorotan tertuju pada bangunan eks-Hotel Atlet milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang hingga kini terbengkalai. Kondisi itu memantik dorongan dari legislatif agar aset tersebut segera dialihfungsikan demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyampaikan bahwa alih fungsi bangunan eks-Hotel Atlet menjadi asrama mahasiswa merupakan langkah tepat dalam menyelamatkan aset publik yang mangkrak sekaligus menjawab kebutuhan nyata generasi muda Kaltim yang sedang menempuh pendidikan tinggi di ibu kota provinsi.
“Jangan biarkan bangunan itu terus jadi bangkai aset. Kita bisa ubah jadi asrama mahasiswa, itu jauh lebih bermanfaat ketimbang dibiarkan kosong,” ujar Jahidin.
Menurutnya, banyak mahasiswa dari pelosok daerah di Kaltim yang datang ke Samarinda dengan keterbatasan biaya, terutama dalam hal tempat tinggal. Maka, pemanfaatan bangunan eksisting lebih efisien dan solutif dibanding menggelontorkan anggaran untuk pembangunan baru.
“Ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tapi juga keberpihakan terhadap kelompok muda yang sedang berjuang menempuh pendidikan. Mereka layak diberi dukungan,” lanjutnya.
Jahidin juga menyoroti tren pembangunan di Kaltim yang dinilainya kerap hanya mengejar proyek-proyek besar tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan pemeliharaannya. Ia menyebutkan beberapa contoh konkret aset lain yang terbengkalai, seperti Pondok Pesantren di Tenggarong dan Stadion Palaran yang telah menyedot dana besar namun tak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Semangat membangun besar, tapi minim perawatan. Ironisnya, yang dibangun malah tidak dipakai. Ini pemborosan yang harus dihentikan,” tegasnya.
Dengan kondisi seperti ini, ia mendesak Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi ulang arah kebijakan pembangunan. Jahidin menilai sudah saatnya pemerintah fokus pada optimalisasi aset yang ada demi pelayanan publik yang lebih menyentuh langsung masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan layanan dasar lainnya.
“Pemerintah harus realistis. Lebih baik fokus memperbaiki dan memfungsikan aset yang ada untuk kepentingan rakyat, terutama bidang pendidikan dan layanan dasar,” pungkas Jahidin. (Eby/Adv)
