Halonusantara.id, SAMARINDA – Penempatan lapak di Pasar Pagi Samarinda menjadi perhatian DPRD setelah muncul persoalan pedagang yang mengelola beberapa lapak dalam satu keluarga, tetapi mendapat lokasi berjualan di lantai berbeda. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar penataan pasar tidak menyulitkan aktivitas perdagangan para pedagang.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan keluhan maupun usulan terkait pembagian lapak perlu mendapat perhatian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan penempatan lokasi tetap mempertimbangkan kondisi usaha tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Ia menjelaskan, persoalan dapat muncul ketika sejumlah lapak tercatat atas nama anggota keluarga yang berbeda, meskipun pengelolaan seluruh usaha dilakukan oleh orang yang sama. Dalam proses pengundian lokasi, perbedaan nama pemilik tersebut dapat menyebabkan lapak yang saling berkaitan justru ditempatkan berjauhan.
Akibatnya, satu pedagang bisa memperoleh lapak di lantai dua, sedangkan lapak lain yang masih dikelola dalam satu usaha keluarga berada di lantai tiga. Perbedaan lokasi tersebut berpotensi menyulitkan pengawasan dan pengelolaan kegiatan perdagangan sehari-hari.
“Bisa saja ada beberapa lapak dengan nama pemilik yang berbeda dalam satu keluarga, tetapi yang mengurus semuanya ternyata orang yang sama,” ungkapnya.
Joha menegaskan, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata dari data administrasi kepemilikan lapak. Pemerintah perlu memahami keterkaitan usaha dan pola pengelolaannya sebelum menentukan kemungkinan penyesuaian lokasi.
Ia juga meminta pedagang yang merasa keberatan menyampaikan masukan kepada dinas terkait agar dapat ditelaah lebih lanjut. Menurutnya, proses penataan Pasar Pagi masih berjalan, sehingga persoalan yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaannya.
“Kalau melihat perkembangan saat ini, penataan Pasar Pagi masih berjalan sebagaimana mestinya,” kata Joha.
Menurutnya, peninjauan terhadap keluhan pedagang harus dilakukan secara cermat. Setiap usulan penyesuaian perlu mempertimbangkan kebutuhan usaha, ketersediaan tempat, serta hak pedagang lainnya agar penyelesaian satu persoalan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian lapak.
Joha menilai, koordinasi antara pedagang dan dinas pengelola pasar menjadi bagian penting untuk menemukan solusi yang tepat. Pemeriksaan kondisi lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan penataan ulang tanpa mengganggu sistem pembagian lokasi yang telah diterapkan.
Ia berharap Pemkot Samarinda melalui dinas terkait dapat menindaklanjuti setiap keluhan secara objektif dan transparan. Dengan evaluasi yang tepat, penempatan lapak di Pasar Pagi diharapkan semakin mendukung kelancaran usaha sekaligus menjaga ketertiban pengelolaan pasar.
“Masukan dari pemilik lapak perlu ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Kondisinya harus diperiksa terlebih dahulu agar bisa diketahui solusi yang paling tepat,” tutupnya. (Eby/Adv)

