Halonusantara.id, SAMARINDA – Ketidakstabilan pasokan listrik di Samarinda menjadi perhatian DPRD. Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta tidak hanya berfokus pada rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan, tetapi juga memastikan persoalan yang memicu pemadaman bergilir dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kompensasi tidak serta-merta mampu mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat terhentinya pasokan listrik. Dampaknya bahkan dapat lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitas operasionalnya bergantung pada ketersediaan energi listrik.
Menurutnya, kepastian pasokan listrik yang stabil harus menjadi prioritas PLN. Sebab, gangguan listrik tidak hanya menghambat kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas dan pendapatan masyarakat.
“Bagi masyarakat, yang paling penting adalah listrik tersedia sehingga kegiatan sehari-hari tidak terganggu. Apalagi bagi pelaku UMKM, pemadaman bisa berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan pendapatan mereka. Jadi, kompensasi saja tidak cukup,” kata Helmi.
Politikus Partai Gerindra tersebut menyebut, persoalan pemadaman bergilir sebelumnya telah dibahas DPRD Samarinda bersama pihak PLN. Dalam pertemuan itu, legislatif meminta penjelasan terkait sejumlah faktor yang menyebabkan terganggunya pasokan listrik di wilayah Samarinda.
Salah satu kendala yang disampaikan PLN berkaitan dengan rantai pasok batu bara sebagai bahan bakar pembangkit. Kendati Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil batu bara, kebutuhan bahan bakar pembangkit tidak serta-merta dapat dipenuhi langsung dari wilayah produksi.
Distribusinya harus melalui mekanisme pengelolaan stok logistik di tingkat pusat sebelum disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat operasional pembangkit listrik.
Helmi meminta PLN mengevaluasi mekanisme pengadaan hingga distribusi bahan bakar tersebut. Menurutnya, ketersediaan energi untuk pembangkit harus dijamin melalui sistem perencanaan dan antisipasi yang lebih matang.
“Jangan sampai persoalan yang sama kembali terjadi karena tidak ada perbaikan dari pengalaman sebelumnya. PLN perlu menyiapkan langkah pencegahan, terutama memastikan ketersediaan bahan bakar dan kelancaran distribusinya,” tegasnya.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Samarinda, Adrian Sitompul, sebelumnya menyampaikan bahwa PLN tengah mengkaji kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir.
Kajian tersebut mengacu pada ketentuan tingkat mutu pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengaturan tingkat mutu pelayanan serta biaya yang berkaitan dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
Namun, hingga saat itu belum ada kepastian mengenai besaran kompensasi maupun jadwal pelaksanaannya.
DPRD Samarinda berharap langkah evaluasi yang dilakukan PLN dapat menghasilkan perbaikan nyata. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian layanan listrik yang andal, bukan sekadar penggantian kerugian setelah pemadaman terjadi. (Eby/Adv)

