Halonusantara.id, Samarinda – Juru parkir (jukir) liar di Kota Tepian seringkali dianggap sebagai penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut di soroti oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai masih banyaknya ruas jalan yang dikuasai jukir liar tanpa diketahui seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Samarinda.
“Saya sering melihat ada yang menggunakan rompi Dishub Samarinda, apakah itu memang binaan atau bagaimana? Harus jelas berapa pemasukannya bagi Pemkot Samarinda,” ucapnya.
Dirinya meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk lebih tegas dalam mengawasi jukir di tepi jalan umum dan wilayah lainnya. Ia berharap ada sejumlah langkah tegas yang dilakukan pemerintah kota dalam menertibkan para juru parkir liar.
“Jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas, maka risiko kebocoran PAD akan terus berlanjut,” tuturnya.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga mengaku beberapa kali mendengar masih banyak mal dan rumah sakit yang tidak memiliki izin pengelolaan parkir. Hak tersebut terjadi karena pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga tanpa melalui izin dari Pemkot Samarinda.
“Saya meminta koordinasi antar OPD harus berjalan, sehingga dapat disesuaikan dengan standarisasinya,” pungkasnya.(HN/Adv/ics)
