Halonusantara.id, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan yang selama ini tertinggal dari segi infrastruktur dan ketersediaan tenaga medis.
Pemerintah Provinsi Kaltim pun mengambil langkah jangka panjang yang mencakup pembangunan fasilitas sekaligus penguatan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Selama bertahun-tahun, sebagian besar pelayanan kesehatan di Kaltim terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Ketimpangan ini berdampak langsung pada masyarakat di daerah pedalaman yang kerap kesulitan mengakses pelayanan medis dasar hingga lanjutan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pembenahan sistem kesehatan tak bisa hanya bertumpu pada pembangunan fisik seperti rumah sakit. Menurutnya, persoalan utama yang perlu segera diatasi adalah minimnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan di luar kota besar.
“Masalah mendasarnya adalah sumber daya manusia. Kita kekurangan lebih dari seribu dokter, ditambah ribuan tenaga kesehatan lain. Ini bukan angka kecil, dan itu tersebar terutama di wilayah utara dan perbatasan,” ujarnya, Jum’at (30/5/2025).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltim merancang kebijakan strategis berupa investasi jangka panjang di bidang pendidikan kedokteran.
Salah satu program andalannya adalah pemberian beasiswa penuh dengan sistem ikatan dinas bagi anak-anak daerah yang ingin menjadi dokter. Mereka didorong untuk kembali mengabdi di kampung halamannya setelah menyelesaikan studi.
Skema ini menyasar wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekosongan layanan medis, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Langkah ini juga diperkuat dengan kerja sama bersama berbagai universitas ternama di Indonesia, termasuk UGM, UI, dan UNS. Di tingkat lokal, kapasitas Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan juga ditingkatkan untuk memperluas akses pendidikan kedokteran.
Tak hanya pendidikan dokter umum, program beasiswa ini juga mencakup jenjang pendidikan spesialis, dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemprov dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, bukan hanya bersifat jangka pendek.
“Yang kami kejar bukan sekadar pembangunan rumah sakit, tapi memastikan bahwa rumah sakit itu bisa benar-benar berfungsi karena memiliki tenaga medis yang cukup dan berkualitas, berasal dari daerah sendiri,” kata Seno.
Dengan target membangun hingga tujuh fasilitas kesehatan baru di kawasan yang belum terjangkau, upaya ini menjadi bagian dari peta jalan pemerataan layanan kesehatan Kaltim hingga 2028.
Pemerintah berharap pendekatan menyeluruh ini dapat menutup kesenjangan layanan medis antara kota dan daerah terpencil, serta memperkuat ketahanan sektor kesehatan di masa mendatang. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
