Halonusantara.id, Samarinda — Persoalan limbah plastik yang terus menumpuk di Kalimantan Timur mendorong pemerintah provinsi setempat untuk mencari terobosan jangka panjang.
Salah satu langkah yang kini mulai digagas adalah membangun pabrik-pabrik daur ulang plastik di seluruh kabupaten dan kota, sebagai upaya meredam krisis sampah sekaligus membuka potensi ekonomi dari sektor pengelolaan limbah.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur , Seno Aji, menyampaikan bahwa inisiatif ini sedang dalam tahap perencanaan intensif. Ia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menargetkan agar setiap daerah memiliki fasilitas pengolahan plastik mandiri yang mampu mengubah limbah menjadi bahan baku siap pakai dalam bentuk biji plastik.
“Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi timbunan sampah, tetapi juga untuk membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis daur ulang,” ungkapnya, Kamis (5/6/2025).
Pabrik-pabrik ini nantinya diharapkan mampu menghasilkan produk bernilai guna seperti alat rumah tangga dari hasil olahan plastik, sehingga tak hanya menekan pencemaran lingkungan, tetapi juga mendatangkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
Menurut Seno, jika rencana ini berjalan sesuai harapan, maka akan ada setidaknya 10 fasilitas daur ulang berdiri di wilayah Kaltim. Hal ini selaras dengan keinginan pemerintah agar pengelolaan sampah tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi merata di seluruh wilayah.
“Setiap kabupaten dan kota diharapkan bisa mandiri dalam mengelola limbah plastiknya. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal tanggung jawab lingkungan,” ujarnya.
Sebagai referensi, Pemprov Kalimantan Timur juga menjalin kerja sama dan bertukar gagasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dahulu sukses membangun pabrik daur ulang skala besar.
Keberhasilan Jawa Timur dijadikan contoh nyata bahwa pendekatan berbasis teknologi daur ulang bisa diterapkan secara efektif di tingkat daerah.
Namun, pembangunan infrastruktur semata tak cukup. Seno juga menekankan pentingnya memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu, terutama di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Sebab, selama ini distribusi sampah dari TPS menuju tempat pengolahan masih belum efisien dan banyak menyisakan persoalan di lingkungan padat penduduk.
Ia menyebut rencana penyediaan kendaraan pengangkut sampah berbasis listrik sebagai salah satu solusi agar mobilisasi sampah di kawasan sempit tidak lagi menciptakan gangguan.
“Armada bebas emisi ini penting agar pengangkutan sampah bisa masuk sampai ke gang-gang kecil, tanpa membuat warga harus buang sampah sembarangan,” jelasnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalimantan Timur mulai memandang pengelolaan limbah bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Ke depan, tantangannya bukan hanya membangun pabrik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat turut ambil bagian dalam rantai pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
