Halonusantara.id, Samarinda – Akses jalan darat antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait tingginya biaya logistik akibat minimnya infrastruktur yang memadai. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan jalan adalah ketidakjelasan status jalan tersebut.
“Status jalan menjadi kendala utama,” ujar Ekti. Ia menjelaskan, status jalan yang tidak jelas sering kali menghambat pengalokasian anggaran pembangunan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Menurut Ekti, jika status jalan ditetapkan sebagai jalan nasional, anggaran pembangunan hanya bisa diambil dari APBN. Sebaliknya, jalan yang berstatus non-nasional bisa dibiayai melalui APBD kabupaten atau provinsi. Ketidakpastian ini membuat koordinasi lintas lembaga menjadi sangat penting.
“Masalah ini membutuhkan sinergi lintas lembaga. Kita harus memperkuat koordinasi dengan delapan anggota DPR RI asal Kaltim untuk memperjuangkan anggaran di tingkat pusat,” ungkapnya.
DPRD Kaltim menilai, jalan Kubar-Mahulu tidak hanya penting untuk menekan biaya logistik, tetapi juga sebagai penghubung vital yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Ekti menegaskan bahwa perbaikan jalan harus menjadi prioritas bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Yang memilih mereka adalah masyarakat Kaltim. Jadi tanggung jawab besar ada di pundak para wakil rakyat. Ini tentang memastikan pembangunan hadir hingga pelosok,” tegas Ekti.
DPRD Kaltim juga memandang bahwa pembangunan jalan darat ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jalur sungai Mahakam, yang selama ini menjadi satu-satunya jalur distribusi logistik dengan biaya tinggi.
“Masyarakat pedalaman tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin jalan yang layak, yang bisa membuat kehidupan mereka sedikit lebih mudah,” ujar Ekti menutup pembicaraan.
