Halonusantara.id, Samarinda — Meskipun infrastruktur kesehatan di Kalimantan Timurn (Kaltim) terus mengalami kemajuan, tantangan besar masih membayangi sektor layanan dasar ini.
Salah satu persoalan paling krusial adalah ketimpangan distribusi tenaga medis, yang menyebabkan kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kebutuhan dokter baik umum maupun spesialis belum terpenuhi secara menyeluruh. Bahkan, Pemprov Kaltim mencatat masih kekurangan lebih dari 1.400 dokter serta seribu lebih tenaga kesehatan lainnya.
“Persoalannya bukan hanya pada jumlah, tapi pada penyebaran yang timpang. Banyak daerah belum terlayani dengan baik karena tenaga medis lebih memilih bertugas di wilayah kota,” kata Seno, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, beberapa kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau masih mengalami kekosongan layanan medis secara optimal.
Kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya fasilitas penunjang, serta rendahnya daya tarik lokasi menjadi alasan utama enggannya tenaga medis untuk ditempatkan di wilayah tersebut.
Kondisi ini membuat banyak fasilitas yang telah dibangun belum bisa beroperasi maksimal, karena tidak ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim mulai mengambil langkah jangka panjang yang bersifat fundamental. Salah satunya melalui program afirmasi pendidikan kedokteran bagi anak-anak daerah.
Program ini memberi kesempatan bagi putra-putri dari wilayah pelosok untuk menempuh pendidikan kedokteran tanpa biaya, dengan sistem ikatan dinas sebagai bentuk pengabdian setelah lulus.
“Kita dorong generasi muda dari daerah untuk kuliah kedokteran. Mereka yang dibiayai akan kembali mengabdi di tempat asal atau daerah lain yang membutuhkan,” ujar Seno.
Selain program afirmasi, Pemprov juga memperkuat kemitraan dengan sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti UGM, UI, dan Undip, serta mempercepat pendirian fakultas kedokteran di kampus-kampus lokal seperti Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Universitas Muhammadiyah Kaltim, dan Universitas Balikpapan.
Pemerintah menyadari bahwa insentif menjadi elemen penting untuk menarik minat tenaga medis bertugas di daerah-daerah dengan akses terbatas. Oleh karena itu, skema penghargaan dan tunjangan khusus tengah disiapkan agar para dokter bersedia ditempatkan di kawasan dengan fasilitas terbatas.
“Kita butuh pendekatan menyeluruh bukan hanya bangun rumah sakit, tapi juga menjamin ada dokter yang siap bekerja di sana,” tegasnya.
Seno menyebutkan bahwa membenahi distribusi tenaga medis adalah langkah mendesak jika Kaltim ingin mencapai target jangka panjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemprov menargetkan angka harapan hidup di provinsi ini naik dari 76,7 tahun menjadi 80 tahun dalam waktu beberapa tahun ke depan.
“Peningkatan angka harapan hidup tidak mungkin tercapai jika akses layanan kesehatan masih belum merata. Kita harus pastikan setiap warga, di mana pun mereka tinggal, mendapat layanan yang layak,” tutup Seno. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
