Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Permasalahan banjir di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Setiap musim hujan tiba, wilayah ini nyaris tak pernah luput dari genangan air. Yang mengkhawatirkan, sebagian besar luapan air disebut-sebut berasal dari void milik perusahaan yang berada di sekitar pemukiman.
Ahmad Yani mengungkapkan hal itu saat melakukan reses di Desa Purwajaya, Rabu (6/8/2025). Dalam dialog langsung bersama warga, terungkap bahwa keberadaan void atau lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka menjadi salah satu faktor utama yang memperparah banjir. Air hujan tidak hanya tertampung di dalam void, tapi bisa meluap dan mengalir ke kawasan permukiman jika tidak ditangani dengan benar.
“Void-void ini bisa saja jebol sewaktu-waktu. Kalau curah hujan tinggi, airnya meluap ke rumah-rumah warga. Ini sangat membahayakan,” ujar Yani.
Ia menilai, perlu ada intervensi tegas dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Apalagi, kawasan pemukiman warga tidak seharusnya menanggung dampak langsung dari aktivitas pertambangan.
DPRD Kukar, kata Yani, akan mengambil langkah koordinatif dengan instansi teknis untuk menelusuri legalitas dan tanggung jawab perusahaan terkait void tersebut. Ia juga mendorong evaluasi terhadap izin lingkungan yang dimiliki perusahaan-perusahaan di sekitar desa.
“Kalau ini dibiarkan terus, maka setiap tahun masyarakat akan jadi korban. Kita tidak boleh menunggu sampai ada bencana lebih besar,” tambahnya.
Selain evaluasi izin, Ahmad Yani mendorong adanya solusi permanen, seperti pembangunan drainase penahan luapan atau normalisasi saluran air yang terhubung dengan area void. Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas.
Ia berharap pemerintah desa juga aktif menyampaikan laporan-laporan kerusakan lingkungan kepada pemerintah kabupaten, agar penanganan banjir tidak hanya bergantung pada laporan warga semata.
“Kami di DPRD siap menindaklanjuti, tapi tentu harus ada laporan dan data yang akurat dari lapangan. Ini penting untuk mempercepat respons,” tutupnya. (Hf/Adv)
