Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya mengarahkan belanja daerah ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, fasilitas umum, sekolah, serta puskesmas harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penganggaran.
“Misal di desa dan kecamatan, infrastruktur itu prioritas. Tidak boleh ada jalan rusak dan fasilitas umum yang tidak memadai,” ujar Ahmad Yani, Sabtu (26/7/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat masih melewati jalan berlubang, becek, atau rusak berat. Ketika jalan-jalan penghubung rusak, menurutnya, bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga menghambat akses ekonomi dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Bagaimana masyarakat bisa tersenyum kalau melewati jalan masih jatuh karena rusak atau becek,” tuturnya.
Ia juga menyoroti kualitas sarana pendidikan dan kesehatan yang harus terus ditingkatkan. Mulai dari bangunan sekolah yang kokoh, tidak bocor, hingga ketersediaan toilet dan perlengkapan dasar lainnya. Tak kalah penting, fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga harus memiliki dokter dan perlengkapan yang layak.
“Sekolah fasilitasnya harus baik, gedungnya mantap, tidak bocor. Apalagi kalau kayunya tidak mumpuni, WC tidak ada. Kita arahnya ke situ dulu. Puskesmas juga harus terpenuhi, terutama dokternya,” lanjutnya.
Ahmad Yani menegaskan, belanja pemerintah daerah tidak boleh bersifat mubazir atau mengakomodasi kegiatan yang kurang berdampak langsung. Ia mendorong agar program yang belum mendesak sebaiknya ditunda demi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Yang lain-lain nanti dulu. Pengadaan yang mesti ditunda, ya ditunda. Perlu dipenuhi itu kebutuhan masyarakat. Kalau bisa kita membatasi bantuan yang mubazir dan kurang bermanfaat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa arah pembangunan Kukar harus mengedepankan kebermanfaatan nyata, bukan semata-mata banyaknya kegiatan. Skala prioritas harus jelas dan berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat, bukan proyek simbolik. (Hf/Adv)
