Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Rentetan aksi penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jembatan III Tenggarong dalam sebulan terakhir memicu keprihatinan mendalam dari Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), H. Ahmad Yani.
Ia menyebut insiden tersebut bukan sekadar gangguan keamanan biasa, melainkan bentuk teror yang telah meresahkan masyarakat.
Data menyebutkan, dalam kurun waktu satu bulan, telah terjadi lima kali penembakan misterius di lokasi yang sama. Tiga di antaranya menyasar sebuah booth kuliner, sementara dua lainnya menimpa pengendara mobil dan truk yang melintasi area tersebut.
Kawasan ini merupakan jalur penghubung strategis antara Jalan Mangkuraja, Panjaitan, dan Gunung Kinibalu, yang kerap ramai dilalui warga.
“Ini adalah bentuk teror yang sudah mengganggu rasa aman masyarakat. Mungkin pelaku memiliki sasaran tertentu, tapi aksi seperti ini jelas membahayakan orang yang tidak bersalah,” ujar Ahmad Yani, Kamis (26/6/2025).
Melihat pola kejadian yang berulang, ia mendorong agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera mengambil langkah taktis. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan dan Ketertiban di lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah rawan.
“Kejadian ini harus menjadi sinyal awal bahwa potensi gangguan keamanan sangat mungkin terjadi lagi jika tidak ditindak tegas. Satgas diperlukan agar pengawasan dan penanganan bisa lebih cepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Ahmad Yani menyatakan, masyarakat kini mulai khawatir melintasi jalur tersebut, apalagi saat malam hari. Kekhawatiran ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap aktivitas sosial dan ekonomi warga setempat.
“Sudah menjadi kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah dan aparat hukum, untuk menjamin rasa aman setiap warga. Maka kami mendorong agar pelaku segera diburu dan diungkap secara terbuka,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi penembakan tersebut jelas melanggar hukum dan mengancam keselamatan jiwa orang lain. Karena itu, aparat penegak hukum harus bergerak cepat agar kasus ini tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi ketertiban umum.
DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mendukung langkah-langkah penegakan hukum untuk memastikan Kukar tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. (Hf/Adv)
