Halonusantara.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim menyoroti distribusi pupuk subsidi yang terus menjadi permasalahan bagi para petani.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan pentingnya perbaikan sistem distribusi guna memastikan bantuan pupuk tepat sasaran.
Guntur menerangkan bahwa keputusan distribusi pupuk menjadi kewenangan pemerintah pusat, meski petani sudah menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah.
“Masalah pupuk ini tidak pernah selesai, sementara penyelesaiannya bukan pada kewenangan provinsi,” terangnya.
Guntur bersama pihaknya di Komisi II tengah memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi.
Ia mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi lokal dalam pendistribusian pupuk.
Dirinya beranggapan bahwa kedekatan BUMDes dengan masyarakat membuat proses pendataan petani dan kebutuhan pupuk lebih efisien.
“Dengan BUMDes yang turun langsung, distribusi bisa lebih tepat sasaran sekaligus memberi nilai tambah bagi desa,” ucapnya.
Guntur menegaskan, pupuk subsidi hanya dapat diberikan kepada petani, namun nyatanya masih terdapat indikasi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan.
Ia juga menyampaikan bahwa transparansi data dan pengawasan yang rutin harus diperkuat agar program tersebut dapat berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Kaltim.
“Ini langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pupuk dan membantu petani kita,” tutupnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
