Halonusantara.id, Samarinda – Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 10,63 Triliun untuk penanganan jalan nasional di Kaltim, hal ini disampaikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
“Tapi disayangkan alokasi dana tersebut didominasi oleh pembangunan jalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ungkap kekecewaan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Veridiana Huraq Wang.
Hal tersebut ia ungkapkan setelah memimpin langsung jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BBPJN Wilayah Kaltim di Lt. 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (27/2).
Menurutnya, ada dua penanganan yang akan dikerjakan mulai tahun ini, yakni penanganan jalan di wilayah IKN dengan nominal sekitar Rp 8,7 Triliun dan penanganan jalan di wilayah Kaltim hanya sekitar Rp 1,8 Triliun.
“Penanganan jalan nasional tahun ini didominasi di kawasan IKN. Kita hanya dapat Rp 1,8 Triliun, naik Rp 300 Miliar dari tahun sebelumnya di angka Rp 1,5 Triliun,” ucap Veri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan anggaran Rp 1,8 Triliun itu akan digunakan untuk penanganan jalan nasional yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota di Kaltim. Misalnya pada jalur penghubung Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kemudian jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel, serta jalan poros dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Timur.
“Kalau dijumlah, panjang penanganan jalan nasional di wilayah Kaltim mencapai 1.008 Kilometer (Km),” sebut Veri.
Meskipun alokasi anggaran untuk penanganan jalan nasional di Kaltim mengalami peningkatan, kata Veri, anggaran tersebut masih cukup kecil untuk menangani ruas jalan di wilayah Kaltim secara keseluruhan.
“Oleh sebab itu, kita Komisi III mendorong BBPJN untuk bisa tingkatkan lagi anggaran penanganan jalan nasional untuk wilayah Kaltim secara keseluruhan,” pungkasnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)
