Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Sabtu, (14/6/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan berbagi pengalaman terkait program ketahanan pangan, khususnya dalam kerangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, bersama sejumlah anggota komisi lainnya. Mereka disambut oleh Sekretaris Dinas Pertanian PPU, Supardi, yang memaparkan berbagai program unggulan daerahnya dalam mendongkrak produktivitas sektor pertanian.
Dalam kesempatan itu, Farida menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU, termasuk upaya optimalisasi lahan pertanian dan pemberian bantuan alat pertanian kepada petani.
“Sebagai wilayah penyangga IKN, PPU telah bergerak cepat. Tahun ini mereka mengajukan program optimalisasi lahan (OPLA) seluas hampir 6.000 hektare. Bahkan kerja sama dengan TNI sudah berjalan untuk optimalisasi 3.000 hektare tahap awal,” jelas Farida.
Ia juga mencatat adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan alat pertanian, seperti 43 unit rotavator untuk lahan rawa, 2 unit traktor, 57 unit pompa air, dan 18 unit alat tanam. Program tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dan dilanjutkan dengan pembangunan Bendungan Talake pada tahun 2026 untuk mendukung irigasi pertanian secara berkelanjutan.
Selain fokus pada optimalisasi lahan, Pemerintah PPU juga mengadopsi pendekatan pertanian modern. Program smart farming dan penerapan pola tanam tiga kali dalam setahun mulai diterapkan secara bertahap, dengan 200 hektare lahan saat ini menjadi pilot project dari total target 600 hektare.
Menanggapi data inflasi daerah, Farida juga menyoroti kebijakan Pemerintah PPU yang mendorong masyarakat untuk swasembada cabai dan tomat. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021, dua komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi tertinggi di tahun 2024.
“Kami melihat PPU cukup progresif dalam menyikapi tantangan pangan dan inflasi. Langkah-langkah ini patut menjadi referensi bagi Kukar dalam merancang kebijakan serupa, apalagi Kukar juga berada di wilayah strategis yang menopang IKN,” tambah Farida.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kukar berharap bisa membawa pulang berbagai ide dan inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan di Kukar, sekaligus memperkuat peran sebagai daerah penyangga IKN dalam sektor pertanian. (Hf/Adv)
