Halonusantara.id, Samarinda – Ketersediaan tenaga medis, terutama dokter, di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan ideal. DPRD Kaltim melalui Komisi IV menyoroti serius persoalan ini, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang hingga kini belum mendapatkan perhatian dan solusi yang memadai.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengungkapkan bahwa jumlah dokter di provinsi ini baru sekitar 2.000 orang. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk melayani seluruh wilayah Kaltim yang luas, dengan kebutuhan ideal mencapai dua kali lipat.
“Kita kekurangan separuh dari kebutuhan tenaga dokter. Ini sudah mengkhawatirkan dan perlu penanganan menyeluruh, tidak bisa hanya tambal sulam,” ujar Baba saat ditemui.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal teknis kekurangan tenaga medis, tetapi sudah menjadi persoalan struktural yang memerlukan strategi jangka panjang. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penguatan beasiswa kedokteran berbasis ikatan dinas, terutama untuk pendidikan dokter spesialis.
“Kita butuh kebijakan afirmatif, apalagi bagi anak-anak dari wilayah pedalaman. Kalau bisa dapat beasiswa, lalu pulang dan bertugas di kampung halamannya sendiri,” tuturnya.
Komisi IV dalam waktu dekat juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran rumah sakit milik Pemprov Kaltim. RDP ini ditujukan untuk menghimpun data kebutuhan riil tenaga medis dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Selain aspek sumber daya manusia, Baba juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pemanfaatan teknologi layanan seperti telemedicine untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa dari 188 Puskesmas yang tersebar di Kaltim, sebanyak 48 di antaranya masih mengalami kekurangan sembilan jenis tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, analis laboratorium, dan tenaga kefarmasian.
“Ketimpangan layanan antara wilayah perkotaan dan pelosok sangat terasa. Jangan sampai semua kebijakan kita hanya menyentuh kota-kota besar,” kata Andi, yang juga berprofesi sebagai dokter.
Andi juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan beasiswa kedokteran berbasis kontrak kerja bagi putra-putri daerah. Ia menambahkan bahwa implementasi kebijakan seperti telemedicine dari pemerintah pusat perlu menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di daerah masing-masing.
“Di Samarinda dan Balikpapan mungkin bisa langsung jalan. Tapi bagaimana dengan Mahakam Ulu atau Kutai Barat? Akses dan jaringan internet saja masih jadi kendala,” jelasnya.
Keduanya menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah. Bagi mereka, persoalan ini menyangkut hak dasar warga negara dan tidak boleh terabaikan hanya karena faktor geografis.
“Ini menyangkut hak hidup layak dan keadilan sosial. Tidak boleh ada warga yang merasa ditinggalkan hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat kota,” tutup Baba. (Eby/Adv)
