Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Muhammad Idham, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penyelesaian berbagai permasalahan infrastruktur dan kebutuhan dasar pendidikan di daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta para perwakilan UPT kecamatan dan desa.
“Harusnya ini bisa selesai dalam satu tahun, tapi sudah puluhan tahun tidak selesai-selesai,” ujar Idham.
Anggota DPRD dari Partai PKS ini juga menyoroti bahwa banyak laporan dari UPT di lapangan menunjukkan bantuan yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah-sekolah.
“Kita banyak laporan dari UPT-UPT bahwa yang datang itu betul-betul tidak sesuai dengan keperluan,” ungkapnya.
Selain itu, Idham juga mengungkapkan kekecewaannya atas sejumlah usulan yang ia ajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), namun ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan format penganggaran.
Salah satu contohnya adalah pengajuan fasilitas internet untuk sekolah yang tidak bisa mengakses jaringan, meskipun kabel Indihome berada tepat di depan sekolah.
“Saya sudah ke Diskominfo, sudah juga ke Indihome. Tapi mereka bilang tidak bisa menarik kabel ke belakang. Padahal sekarang ini anak-anak ujian secara online,” keluhnya.
Permasalahan serupa juga terjadi saat ia mengajukan bantuan rehabilitasi sekolah dasar (SD), termasuk untuk satu sekolah di Embalut yang mengalami kebakaran tahun lalu.
Namun usulan tersebut kembali kandas karena di SIPD tidak tersedia program pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas SD, melainkan hanya untuk taman kanak-kanak (TK) atau sekolah gabungan SD-SMP, serta pembangunan WC.
“Ini membuat kita bingung. Di satu sisi ada kebutuhan mendesak, di sisi lain sistem anggaran kita justru tidak mendukung,” tutup Idham.(Hf/Adv)
