Halonusantara.id, Samarinda – Program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki babak baru pelaksanaan.
Lewat Gratispol dan Jospol, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan sosial yang dijanjikan tak hanya bersifat seremonial, melainkan dirancang untuk berlangsung konsisten selama lima tahun masa kepemimpinan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebutkan bahwa Gratispol telah mulai menjangkau kelompok-kelompok sosial yang selama ini jarang tersentuh program pemerintah, salah satunya adalah marbot masjid dan penjaga rumah ibadah lintas agama. Para tokoh ini diberi kesempatan melaksanakan perjalanan ibadah ke lokasi suci seperti Mekkah, Yerusalem, hingga India—tanpa dikenai biaya.
“Kami tidak hanya menjalankan program ini secara administratif, tapi juga mengawal langsung. Tahun ini sebanyak 800 peserta berangkat, dan totalnya akan mencapai 3.200 selama lima tahun,” tutur Seno.
Ia menjelaskan, dimensi spiritual menjadi salah satu titik sentuh dari Gratispol, karena pemerintah ingin menghadirkan keadilan sosial yang menyeluruh, bukan hanya berbasis ekonomi dan pendidikan. Pemberangkatan tahap pertama dijadwalkan berlangsung mulai Agustus 2025.
Lebih lanjut, Seno mengungkapkan bahwa seluruh perangkat hukum yang menjadi fondasi pelaksanaan program kini telah rampung. Mulai dari peraturan gubernur untuk layanan umrah gratis, hingga regulasi pendidikan dan kesehatan gratis, semua telah disiapkan sebagai panduan operasional jangka panjang.
“Semua Pergub-nya sudah selesai. Sekarang tinggal proses pelaksanaan teknis di lapangan,” ujarnya.
Dalam hal pembiayaan, Pemprov mengandalkan skema hibah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran rutin Rp32 miliar per tahun. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening penerima melalui Bank Kaltimtara, sebagai bagian dari strategi memperkuat lembaga keuangan milik daerah.
Tak hanya sektor keagamaan, program Jospol turut memberi perhatian khusus pada kalangan pendidik. Sebanyak lebih dari 31 ribu guru, dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, termasuk di lingkungan madrasah dan pesantren, kini menerima insentif tetap sebesar Rp500 ribu per bulan selama lima tahun.
“Insentif ini kami anggap sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Guru adalah ujung tombak pembangunan kualitas sumber daya manusia Kaltim,” kata Seno.
Sementara itu, kebijakan pendidikan gratis juga mulai berjalan bertahap. Di tahun pertama, bantuan pendidikan difokuskan pada mahasiswa semester awal, sedangkan pencairan untuk semester 2 hingga 8 akan dimulai pada awal 2026.
Menanggapi pemberitaan seputar program ini, Seno menegaskan pentingnya akurasi informasi yang disampaikan kepada publik.
“Mohon agar pesan pemerintah tidak dipotong konteksnya. Tahun ini dimulai dari semester 1, dan akan dilanjutkan bertahap hingga seluruh semester, termasuk S3,” tutupnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
