Halonusantara.id, Balikpapan – Nurhadi Saputra, Anggota DPRD Kaltim menyampaikan bahwa proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Balikpapan masih belum memperhatikan keselamatan pengunjung pantai.
Menurutnya, meskipun pengerjaan fisik proyek berjalan, tidak ada langkah antisipatif yang memadai untuk menghindari potensi risiko bagi wisatawan.
“Pembangunan pemecah ombak ini yang saya sayangkan sebagai wakil rakyat. Saat proyek berjalan, tidak ada persiapan dari tim pekerja untuk menyelesaikan masalah seperti ini, termasuk langkah penyelamatan,” jelasnya.
“Mereka hanya fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan kemungkinan risiko yang bisa terjadi,” sambungnya.
Nurhadi sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Pantai Balikpapan kerap dipenuhi pengunjung, khususnya pada akhir pekan. Banyak dari mereka adalah wisatawan yang tidak akrab dengan kondisi pantai, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra untuk menjaga keselamatan mereka.
Dirinya menyerukan kepada instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk lebih proaktif dalam menyiapkan langkah-langkah pengamanan.
Nurhadi mengatakan, keberadaan petugas BPBD yang siaga di lokasi proyek sangat diperlukan, terutama saat pengunjung membludak pada Sabtu dan Minggu.
“Peringatan untuk BPBD Balikpapan, mereka harus siap dengan segala kemungkinan, terutama saat banyak pengunjung datang. Harus ada pengawasan yang lebih ketat,” ucap Nurhadi.
Lebih lanjut kata Nurhadi, pentingnya melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan relawan untuk meningkatkan kewaspadaan di kawasan tersebut.
Dirinya menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keselamatan pengunjung pantai.
Nurhadi berharap pemerintah kota dapat bekerja sama dengan para pihak terkait untuk memperkuat langkah pengamanan dan sosialisasi kepada pengunjung pantai, khususnya selama proyek berlangsung.
“Kita harus optimalkan peran PMI dan relawan. Mereka siap untuk membantu, yang penting diajak berkolaborasi. Kadang mereka masuk pantai dengan bayaran, tetapi tidak jelas statusnya, dianggap hanya sebagai pengunjung,” pungkasnya. (Him/Adv/DPRDKaltim)
