Halonusantara.id, Samarinda – Sektor perhotelan di Kalimantan Timur kembali mendapat angin segar setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut larangan penyelenggaraan rapat atau kegiatan instansi pemerintah di hotel. Langkah ini menjadi titik balik pemulihan dunia usaha jasa akomodasi yang sebelumnya terdampak keras oleh kebijakan pembatasan anggaran.
Selama larangan berlaku, banyak hotel mengalami penurunan pendapatan drastis karena kehilangan pasar dari kegiatan kedinasan lembaga pemerintah. Situasi ini terutama memukul hotel-hotel yang selama ini menggantungkan pemasukan dari kerja sama dengan instansi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik langkah pemerintah pusat. Ia menilai, kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap realita ekonomi yang dihadapi pelaku usaha di daerah.
“Pemerintah pusat kini memberikan kelonggaran bagi instansi untuk kembali menggelar kegiatan di hotel. Ini wujud kepekaan terhadap keluhan pelaku usaha yang sempat kehilangan pasar,” ucapnya.
Sarkowi mengakui bahwa larangan sebelumnya bertujuan untuk efisiensi anggaran. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut turut berdampak negatif pada sektor perhotelan sebagai salah satu penopang ekonomi lokal.
Ia mendorong pelaku usaha hotel untuk bersikap adaptif dalam menyambut peluang kerja sama yang kini terbuka kembali. Penyesuaian tarif dan peningkatan layanan menjadi hal yang penting agar tetap selaras dengan kemampuan anggaran instansi pemerintah.
“Ini kesempatan untuk membentuk pola kemitraan baru. Dunia usaha perlu adaptif. Paket kegiatan dan besaran anggaran bisa dibicarakan secara fleksibel, asalkan saling menguntungkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sarkowi mengingatkan agar kelonggaran ini digunakan secara bijak. Menurutnya, tujuan utama bukan sekadar meningkatkan transaksi ekonomi, tetapi juga menyediakan ruang kerja yang representatif dan produktif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa peluang ini harus diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, kerja sama yang dibangun tak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Yang kita harapkan bukan cuma uang yang berputar, tapi juga adanya kolaborasi sehat antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini soal bagaimana menggunakan anggaran dengan efektif dan memberi dampak luas,” tukasnya. (Eby/Adv)
