Halonusantara.id, Samarinda — Bencana longsor yang menewaskan satu warga di kawasan padat penduduk Jalan Gerilya, Gang Keluarga, Kota Samarinda, menyisakan keprihatinan mendalam. Lebih dari sekadar musibah akibat hujan deras, peristiwa ini menjadi alarm keras bagi tata kelola ruang dan minimnya mitigasi risiko di wilayah rawan.
Tim pencarian dan pertolongan gabungan resmi menghentikan operasi pada Rabu kemarin, 28 Mei 2025, setelah enam korban yang tertimbun berhasil ditemukan. Lima selamat, sementara satu orang Sutiah (40)ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua pencarian.
Tragedi itu juga menyebabkan lima rumah warga rusak berat dan memaksa para penghuni mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan di kawasan rawan bencana. Ia menyatakan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi dan penataan ruang yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Lokasi longsor ini secara geologi memang rawan. Karena itu, setiap pembangunan harus melibatkan tenaga ahli sejak tahap perencanaan. Jangan asal bangun tanpa perhitungan,” ujar Seno saat meninjau lokasi kejadian, Kamis (29/5/2025).
Ia menyebutkan bahwa pemerintah provinsi telah mengambil langkah cepat dengan mengoordinasikan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk penyediaan hunian sementara. Namun, menurutnya, penyelesaian jangka pendek saja tidak cukup jika akar masalah tidak dibenahi.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada bantuan setelah bencana. Yang lebih penting adalah memastikan bencana serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, pendekatan pembangunan berbasis risiko harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Seno juga menyoroti perlunya integrasi antara kebijakan pembangunan permukiman dan analisis kerentanan geologi. Ia mendorong Dinas Perumahan dan instansi teknis terkait untuk lebih ketat dalam mengawasi izin pembangunan, terutama di daerah dengan kontur tanah yang labil.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mendorong percepatan pembangunan hunian baru bagi para korban, dengan menekankan keamanan lokasi sebagai faktor utama.
“Jangan sampai kita hanya mengganti rumah yang rusak tanpa memikirkan risiko lokasi. Ini soal nyawa. Harus ada standar baru yang lebih ketat ke depan,” jelasnya.
Dengan berakhirnya operasi SAR, fokus kini bergeser ke fase pemulihan dan relokasi warga. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa tata ruang bukan sekadar soal penataan lahan, tetapi menyangkut perlindungan terhadap kehidupan manusia di tengah ancaman bencana yang kian sering terjadi. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
