Halonusantara.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah daerah menjadikan pengembangan sektor pendidikan sebagai fokus utama, meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi sasaran efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, pendidikan memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penganggaran. Ini komitmen bersama yang harus dipatuhi,” jelasnya.
Makmur menerangkan bahwa APBD telah mengatur alokasi anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. Aturan tersebut menegaskan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang. Oleh sebab itu, DPRD Kaltim selalu mengawasi secara ketat pemenuhan persentase tersebut ketika pembahasan anggaran.
Menurutnya, pemerintah perlu bersikap realistis dalam menyusun rencana kerja. Ia mengingatkan bahwa setiap program pendidikan harus dirancang sesuai dengan kondisi keuangan daerah demi mencegah pelaksanaan program berhenti di tengah jalan.
“Jangan membuat program yang jauh dari kemampuan anggaran. Itu bisa menimbulkan masalah,” ucapnya.
Makmur menyatakan bahwa program yang belum rampung dalam satu tahun anggaran dapat dikerjakan secara bertahap, dengan catatan pemerintah tetap berpegang pada komitmen yang telah ditetapkan.
Ia menilai masyarakat semakin kritis mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan anggaran harus dijalankan secara tepat agar tidak menimbulkan kesan negatif dari masyarakat. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
