Halonusantara.id, Samarinda – Krisis tenaga medis spesialis di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan terluar, menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menilai persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kuota, tetapi juga rumitnya sistem rekrutmen dan regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Kalau dokter spesialis itu kan sampai sekarang kita selalu kekurangan karena memang tidak mudah ternyata untuk melakukan rekrutmen dokter. Karena itu berhubungan juga dengan BKN, rekrutmen kepegawaian, jadi memang banyak aspek,” ujarnya.
Sarkowi menjelaskan bahwa idealnya jumlah dokter spesialis disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan serta rasio penduduk. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan tenaga medis berjalan lambat dan belum mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat.
“Jadi sesungguhnya dokter spesialis ini harusnya bisa kita tambah, kita sesuaikan dengan rasio yang ada,” lanjutnya.
Guna mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kaltim telah menjalin komunikasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) agar proses rekrutmen lebih diarahkan kepada calon dokter dari daerah terpencil. Harapannya, mereka yang berasal dari daerah tersebut memiliki komitmen lebih kuat untuk kembali mengabdi di kampung halamannya.
“Harapan kita sebenarnya, dan sudah kita bicarakan ini dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unmul, harusnya kita itu sudah mulai membuka yang lebih intens dalam bentuk sosialisasi atau bahkan membuka ruang untuk rekrutmen dokter-dokter yang asalnya dari wilayah pedalaman atau terluar,” jelas Sarkowi.
Namun di sisi lain, ia menyoroti fakta ironis bahwa meskipun kuota penerimaan untuk calon dokter dari wilayah terpencil telah ditambah, minat masyarakat justru menurun.
“Cuma memang ada yang ironi, ternyata pembukaan yang tahun lalu itu mereka membuka peluang untuk dokter dari wilayah pedalaman terluar itu justru yang mendaftar malah berkurang. Jadi kuotanya ditambah, tapi yang berminat untuk menjadi dokter sedikit,” ungkapnya.
Melihat kenyataan tersebut, Sarkowi mendorong perlunya pembenahan manajemen rekrutmen dokter secara sistematis dan berkelanjutan, agar sejalan dengan kebutuhan layanan kesehatan di berbagai daerah.
“Nah saya kira memang terkait dengan dokter ini ya otomatis harus dibicarakan, perlu dibuat manajemen rekrutmen yang betul-betul sistematis sesuai dengan rasio yang ada,” pungkasnya.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan tenaga kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan medis yang layak. (Eby/Adv)
