Halonusantara.id, Samarinda – Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir kembali memperlihatkan rentannya Kota Samarinda terhadap bencana hidrometeorologi. Tak hanya menyebabkan genangan air di sejumlah kawasan pemukiman, bencana banjir kali ini juga disertai tanah longsor yang terjadi di beberapa titik, menambah daftar kerugian yang diderita masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian banjir di Samarinda masih belum optimal. Selain kerusakan infrastruktur, aktivitas warga juga terganggu, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga keselamatan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem drainase dan mitigasi bencana di kota ini. Pihaknya pun berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta klarifikasi dan langkah konkret ke depan.
“Musibah ini menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan memanggil Dinas PUPR guna menanyakan terkait program pengendalian banjir yang belum mampu menahan luapan air saat hujan deras,” ungkap Rohim.
Menurutnya, penyebab banjir tidak hanya berasal dari tingginya debit air di hulu, tetapi juga disebabkan oleh masalah teknis seperti penyumbatan di saluran hilir. “Solusinya adalah pembangunan kolam retensi. Namun, jika input dan output air sudah sesuai, tapi terjadi penyumbatan di hilir, itu juga harus diselesaikan,” jelasnya.
Rohim juga menyoroti kejadian tanah longsor di sekitar Terowongan Selili. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus ditelaah secara menyeluruh, mengingat risiko bencana yang bisa semakin besar jika tidak ditangani secara sistematis.
“Persoalan semua ini akan kami evaluasi secara menyeluruh. Kami akan memanggil pihak-pihak terkait,” tandasnya.
Melalui evaluasi lintas sektor ini, DPRD berharap langkah-langkah preventif ke depan bisa lebih terarah agar masyarakat tidak kembali menjadi korban akibat minimnya antisipasi terhadap cuaca ekstrem. (EP/Adv)
