Halonusantara.id, SAMARINDA – Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. DPRD Samarinda mengakui, selama ini partisipasi pemuda belum optimal, terutama dalam proses perumusan kebijakan yang menentukan arah pembangunan kota.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut keterlibatan kalangan pemuda di lembaga legislatif masih sangat terbatas. Padahal, generasi muda memiliki potensi pemikiran dan gagasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Kalau saya selama di DPRD, keterlibatan pemuda secara formal itu sangat minim sekali,” ungkap Novan, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi DPRD, khususnya dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan organisasi kepemudaan. Selama ini, ruang bagi pemuda dinilai belum cukup luas untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pembangunan.
Novan juga mengakui, meskipun regulasi mengenai kepemudaan telah menjadi perhatian, DPRD belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada kelompok pemuda untuk terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan.
“Kami juga mengakui kekurangan kami memang membuat regulasi kepemudaan, tetapi faktanya kami sendiri belum memberikan ruang secara terbuka terhadap kepemudaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan pemuda seharusnya tidak hanya terbatas pada penyampaian aspirasi, kritik, maupun tuntutan kepada pemerintah. Sebaliknya, mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Terlebih, Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, dan penguatan ekonomi daerah. Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), kota ini membutuhkan kontribusi berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, Novan menyatakan DPRD berupaya memperbaiki pola komunikasi dengan organisasi kepemudaan. Berbagai ruang dialog dan kegiatan akan didorong sebagai sarana mempertemukan aspirasi sekaligus membuka peluang keterlibatan generasi muda sesuai kewenangan legislatif.
“Dari masukan rekan-rekan dan adinda-adinda kita di kepemudaan, kita mencoba dengan batas wewenang kami untuk melibatkan mereka dalam segala hal,” jelasnya.
Selain memperluas komunikasi, penguatan peran pemuda juga diarahkan melalui penyusunan landasan hukum. Saat ini, DPRD Samarinda tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan yang merupakan usulan Pemerintah Kota Samarinda.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut ditargetkan rampung pada 2026.
Raperda itu mencakup sejumlah aspek, mulai dari perlindungan dan pemberdayaan pemuda, pengembangan potensi, hingga dukungan anggaran untuk menjalankan program kepemudaan. Proses pembahasannya juga direncanakan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Pembahasannya juga direncanakan melibatkan organisasi kepemudaan, akademisi, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat,” terangnya.
Melalui pembahasan regulasi tersebut, DPRD diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang tidak sekadar mengatur program kepemudaan, tetapi juga menjamin keterlibatan generasi muda dalam pembangunan. Dengan begitu, pemuda memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan gagasan sekaligus mengambil bagian dalam menentukan masa depan Samarinda. (Eby/Adv)

