Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi yang belum tergarap secara optimal. Namun, upaya peningkatan pendapatan tersebut diingatkan agar tidak dilakukan dengan kebijakan yang justru menambah beban masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan capaian PAD yang terus mengalami peningkatan merupakan perkembangan positif bagi kondisi keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan peningkatan pungutan, tetapi juga memaksimalkan sektor-sektor yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan.
Data pemerintah menunjukkan PAD Samarinda saat ini mencapai sekitar Rp1,21 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sebesar Rp969,9 miliar, disusul retribusi daerah Rp182,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp22,9 miliar, serta pendapatan sah lainnya sekitar Rp42,2 miliar.
“Peningkatan pendapatan daerah memang penting, tetapi jangan sampai semua dibebankan kepada warga. Harus dicari sektor lain yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan,” ujar Ahmad, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD adalah pengelolaan parkir. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, sistem perparkiran dinilai dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih optimal apabila dikelola secara profesional dan tertata.
“Potensi parkir sebenarnya cukup besar. Jumlah kendaraan kita terus meningkat, tinggal bagaimana sistem pengelolaannya dibuat lebih efektif agar manfaatnya kembali ke daerah,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kontribusi sektor parkir terhadap PAD masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki Kota Samarinda. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan maupun mekanisme pengelolaan agar kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
“Kalau dibandingkan dengan potensi yang ada, hasilnya masih bisa ditingkatkan. Ini yang harus dilihat kembali agar tidak ada peluang pendapatan yang terlewat,” jelasnya.
Selain sektor parkir, Ahmad juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai aset yang dimiliki Pemkot memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, selama pelaksanaannya tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Aset daerah harus dikelola dengan baik. Kalau memang bisa memberikan manfaat ekonomi, tentu harus dimaksimalkan, tetapi jangan sampai mengabaikan aturan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan ruang publik maupun aset daerah untuk kegiatan ekonomi harus tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan masyarakat, serta fungsi fasilitas publik. Karena itu, setiap kebijakan perlu didahului dengan kajian yang matang agar manfaat ekonomi dapat dicapai tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan baru. Semua harus melalui kajian agar pelaksanaannya tetap aman dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Eby/Adv)
