Halonusantara.id, Samarinda – Sejumlah program unggulan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025–2030 menjadi perhatian utama dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu program yang mengemuka adalah umrah gratis untuk para marbot masjid, sebagai realisasi janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Anggota Pansus RPJMD, Agusriansyah Ridwan, menegaskan perlunya mekanisme seleksi yang transparan dan adil dalam pelaksanaan program tersebut.
“Perlu ada kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif. Jangan sampai kriteria penerima ditentukan sepihak. Harus jelas dan adil,” tegasnya.
Selain program keagamaan, Agusriansyah juga menyoroti sinkronisasi kebijakan pendidikan antara program GratisPol milik Pemprov dan Kutim Tuntas milik Kabupaten Kutai Timur.
“Jika GratisPol menanggung UKT, lalu program Kutim Tuntas menanggung biaya hidup mahasiswa, maka perlu integrasi data dan sistem. Jangan sampai tumpang tindih atau malah ada yang luput dari pelayanan,” jelasnya.
Ia berharap mahasiswa penerima bantuan dari kabupaten tetap bisa masuk dalam skema pendanaan provinsi. Hal ini menurutnya sudah disambut baik oleh Dinas Pendidikan dan akan diperkuat melalui sistem pelaporan digital penerima manfaat.
Di sektor pendidikan menengah, Agus menyoroti ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, terutama di tingkat SMP. Ia mendorong adanya skema pembiayaan penuh bagi sekolah swasta yang telah lama berkontribusi.
“Kalau kita ingin pemerataan, maka sebaiknya sekolah swasta juga digratiskan. Ini bisa membantu mengatasi persoalan pendaftaran siswa SMP setiap tahun,” ucapnya.
Alternatif lain yang ia usulkan adalah pembangunan sekolah berasrama di daerah terpencil, asalkan sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran. Menurutnya, perlu kajian apakah lebih tepat membangun sekolah baru atau mendukung sekolah swasta yang sudah berjalan.
Sementara untuk sektor kesehatan, ia menilai tantangan utamanya bukan lagi di level perencanaan, melainkan pembiayaan. Ia mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.
“Prinsip dan niat sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana pembiayaannya diperkuat, salah satunya lewat CSR perusahaan yang ada di Kaltim,” pungkasnya. (Eby/Adv)
