Halonusantara.id, Samarinda – Insiden kapal tongkang pengangkut kayu yang menabrak jembatan mahakam I pada minggu (16/02/2025) lalu, membuat Masyarakat khawatir dan meminta pencopotan Kepala KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan Pelindo (Perusahaan Pelabuhan Indonesia) karena merasa mereka lalai dalam menjalankan tugas
Hal itu diberi tanggapan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menilai bahwa yang berwenang untuk mencopot KSOP adalah pemerintah pusat.
“Itu kewenangan daripada pemerintah pusat,” tuturnya
Reza yang juga politisi partai gerindra ini mengungkapkan bahwa yang terpenting saat ini adalah mencari solusi terbaik untuk Kalimantan Timur, sebab Jembatan tersebut sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di Kaltim.
“Ya ini bukan pertama kalinya Jembatan Mahakam di tabrak tapi sudah ke-22 kali,” ungkap Reza.
Ia pun menyayangkan, karena tidak ada solusi yang jelas dari stakeholder maupun instansi terkait yang mengatur kebijakan lalu lintas yang ada di sungai.
Lebih lanjut kata Reza, berharap ke depan akan ada semacam sensor navigasi atau CCTV yang bisa memantau pergerakan arus lalu lintas di sungai.
“Intinya Perusda yang bekerja sama dengan PELINDO, KSOP, bisa mencari satu rumusan agar ini bisa teratur lagi lalu lintas di sungai dan juga tidak terjadi kembali penabrakan terhadap Jembatan Sungai Mahakam,”tutupnya (Eby/Adv)
