Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menjelaskan penyebab keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kaltim.
Ia membeberkan bahwa salah satu faktor utama adalah perlunya penyesuaian struktur bidang kerja DPRD dengan perubahan struktur kementerian di era Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembagian bidang komisi sesuai dengan ritme pusat,” ujar Ayub.
Ayub menjelaskan, perubahan struktur kementerian yang memisahkan beberapa bidang, seperti pendidikan dengan kebudayaan serta kehutanan dengan lingkungan hidup, memengaruhi pembagian tugas di tiap komisi DPRD. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan dalam tugas dan fungsi komisi-komisi di DPRD.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa meskipun pembentukan AKD molor dari jadwal semula, yakni 11 November 2024, tugas-tugas DPRD tetap berjalan lancar.
“Anggaran tahun 2025 sudah diselesaikan tahun lalu, sehingga kegiatan dewan tetap berjalan sesuai jadwal,” kata Ayub.
Ayub optimistis pembentukan AKD akan selesai dalam waktu dekat. Menurutnya, proses penyesuaian bidang kerja di tiap komisi hampir rampung.
“Sekitar 5-10 hari lagi, AKD akan selesai. Saat ini, kita masih fokus menyinergikan bidang kerja di tiap komisi,” ungkapnya.
Ayub juga menyinggung langkah Fraksi Partai Golkar dalam pembentukan AKD. Ia mengungkapkan bahwa Golkar tengah mengincar posisi strategis, terutama di komisi yang dianggap selaras dengan program pemerintah daerah.
“Belum ada keputusan pasti, tapi kemungkinan Golkar akan mengincar komisi strategis seperti Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini sesuai dengan program Gubernur, seperti kesehatan gratis dan perumahan untuk masyarakat,” jelas Ayub.
Ayub menegaskan bahwa meskipun pembentukan AKD mengalami keterlambatan, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara fraksi-fraksi dan pemerintah daerah, ia berharap AKD dapat segera terbentuk sehingga fungsi DPRD dapat berjalan lebih optimal.
“Kami terus berupaya menyelesaikan pembentukan AKD agar DPRD bisa lebih efektif dalam menjalankan perannya. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama kami,” tutupnya. (Hsn/Adv/DPRDKaltim)
