Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengevaluasi kondisi permukiman padat penduduk setelah kebakaran melanda RT 33, Kelurahan Melayu, Tenggarong.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung penanganan kebakaran, terutama akses jalan, sumber air dan hidran.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kondisi setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing RT.
“Kita akan lihat kebutuhan masing-masing RT karena tidak semuanya sama,” kata Aulia saat meninjau lokasi kebakaran, Kamis (8/10/2026).
Menurut Aulia, akses jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pada kawasan permukiman padat.
Kondisi jalan yang terbatas dapat menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran menjangkau lokasi ketika terjadi keadaan darurat.
Karena itu, pemerintah akan melihat kebutuhan di masing-masing kawasan, termasuk kemungkinan memperkuat ketersediaan sumber air di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
“Kita akan lihat kebutuhan masing-masing RT karena tidak semuanya sama. Kalau bisa ditangani dengan dana RT, kita akan coba optimalkan pembiayaan melalui dana RT untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Kukar juga tetap memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran terpenuhi selama masa pemulihan.
Aulia meminta pemerintah kecamatan dan Kelurahan Melayu melakukan pendataan terhadap kebutuhan warga, termasuk perlengkapan sekolah bagi anak-anak dan kebutuhan warga yang bekerja.
“Jangka pendek itu, kita memastikan aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terganggu. Bagi yang bersekolah, perlengkapan sekolahnya harus terpenuhi. Bagi yang bekerja, kebutuhan pekerjaannya juga harus terpenuhi,” jelasnya.
Di sisi lain, bantuan peralatan memasak mulai disalurkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan warga dan relawan di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut diberikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Aulia juga mengapresiasi keterlibatan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, relawan, pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam penanganan pascakebakaran, termasuk pengoperasian dapur umum.
Pemkab Kukar turut memberi perhatian pada kondisi psikologis warga terdampak. Pemantauan akan dilakukan bersama pemerintah dan komunitas agar warga yang mengalami tekanan pascakebakaran dapat memperoleh pendampingan. (HB/ADV)
