Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus melewati proses seleksi dan verifikasi lapangan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan perbaikan rumah.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan data calon penerima diusulkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Data tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk diseleksi. Selanjutnya, tim fasilitator dari balai perumahan melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan Perkim Kukar.
“Data yang kami ambil berasal dari DTSEN, mulai desil 1 sampai desil 4 yang kami usulkan ke kementerian. Nantinya kementerian yang memilah, kemudian ada tim fasilitator yang melakukan verifikasi,” ujar Aidil di Tenggarong, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Aidil, pendataan perlu diperiksa kembali karena data yang tersedia belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
Selain memeriksa kelayakan penerima, pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan dana bantuan. Penerima harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana, termasuk menunjukkan bukti pembelian material bangunan.
Pada 2026, Perkim Kukar mengusulkan sebanyak 531 unit rumah untuk menerima bantuan BSPS dari pemerintah pusat. Setiap rumah diusulkan memperoleh bantuan sekitar Rp20 juta.
Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah pekerja. Dana disalurkan langsung ke rekening penerima untuk mendukung proses perbaikan rumah.
Aidil menyebut alokasi bantuan tidak tersebar merata di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Kecamatan Kota Bangun dan Muara Badak menjadi wilayah yang memperoleh alokasi lebih banyak.
Program BSPS menjadi salah satu sumber bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kukar. Sebab, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah belum dijalankan pada tahun ini.
“Untuk program RTLH bedah rumah tahun ini kami belum menjalankan. Namun, kami masih mendapatkan bantuan dari BSPS, program dari pusat, dengan jumlah sekitar 531 unit kalau tidak salah tahun ini,” ungkapnya.
Jika seluruh usulan BSPS terealisasi, total bantuan untuk 531 rumah tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. (HB/ADV)
