Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap ketimpangan sosial di wilayah pedalaman dengan menjadikan pendidikan sebagai senjata utama untuk mengentaskan kemiskinan.
Melalui program beasiswa unggulan Gratispol, mahasiswa dari wilayah tertinggal seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat mendapat prioritas khusus dalam penerimaan bantuan pendidikan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menyatakan bahwa fokus program ini tak hanya soal mendorong prestasi akademik, tapi juga membuka peluang mobilitas sosial bagi masyarakat di daerah dengan indeks kemiskinan tinggi.
“Pendidikan adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ketika anak-anak dari Mahulu dan Kubar bisa menempuh pendidikan tinggi, mereka punya peluang untuk mengubah nasib keluarga dan komunitasnya,” ujarnya, Jumat (18/7/25).
Dasmiah menjelaskan, Pemprov Kaltim tak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi menyiapkan sistem yang strategis dan selektif. Beasiswa Gratispol untuk mahasiswa luar provinsi hanya diberikan kepada mereka yang kuliah di 10 perguruan tinggi negeri terbaik nasional, atau mengambil jurusan penting yang belum tersedia di Kaltim seperti kedokteran spesialis.
“Bukan sekadar sekolah jauh, tapi kami ingin hasilnya jelas dan bisa dibawa kembali untuk membangun daerah asal,” tegasnya.
Selain berbasis kebutuhan, beasiswa ini juga dijaga kualitasnya lewat evaluasi rutin. Mahasiswa penerima bantuan wajib menjaga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai standar. Jika prestasi menurun, bantuan otomatis dihentikan.
“Beasiswa ini punya tanggung jawab. Bukan hak tetap, tapi penghargaan bagi mereka yang konsisten berprestasi,” tutur Dasmiah.
Di sisi lain, Pemprov juga mendorong mahasiswa agar tidak melulu melirik kampus luar daerah.
Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan terhadap kualitas perguruan tinggi di dalam provinsi sebagai bagian dari penguatan pendidikan lokal.
Untuk tahun 2025, Pemprov Kaltim menargetkan pemberian beasiswa Gratispol kepada 892 mahasiswa luar provinsi dan 133 mahasiswa luar negeri, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Program ini menjadi wujud nyata bahwa pendidikan bukan sekadar urusan ijazah, tapi juga instrumen keadilan sosial bagi generasi di wilayah yang selama ini kurang terjangkau pembangunan,” tandasnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
