Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap perusahaan transportasi online yang dinilai tidak kooperatif dalam menjalin komunikasi resmi.
Hal itu ia sampaikan di hadapan massa aksi para driver online yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/5/2025).
“Maxim sudah beberapa kali diundang untuk hadir dalam pertemuan bersama pemerintah dan DPRD, tetapi tak pernah datang. Kalau mereka masih tidak hadir setelah surat teguran terakhir, kami akan cabut izin operasional mereka di Kaltim,” ujar Seno Aji.
Pernyataan itu menjadi respons langsung atas aspirasi yang disuarakan oleh ratusan pengemudi ojek online dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) dan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Mereka menuntut perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan kerja mereka serta regulasi terhadap aplikator yang beroperasi tanpa pengawasan memadai.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kekhawatiran para driver atas dominasi aplikator yang dianggap tak transparan dan enggan bermitra dengan pemerintah. Para demonstran memulai aksi mereka dari GOR Segiri dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan.
Di tengah kekhawatiran akan potensi pengurangan mitra kerja apabila operasional Maxim dihentikan, Seno Aji menekankan bahwa para driver tidak perlu khawatir kehilangan mata pencaharian.
“Sebagian besar driver sudah tergabung dalam dua atau lebih aplikasi. Kalau Maxim berhenti, mereka masih punya opsi lain seperti Gojek atau Grab,” jelas Seno Aji.
Lebih dari sekadar teguran, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen menjaga ekosistem transportasi online yang sehat dan tertib, dengan memastikan bahwa seluruh aplikator tunduk pada aturan yang berlaku.
“Langkah ini bukan semata-mata sanksi, tapi bentuk penegakan ketertiban. Surat peringatan ketiga akan kami layangkan secepatnya kepada pihak Maxim,” tutur Seno Aji.
Demonstrasi ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan aplikasi transportasi daring yang beroperasi di Kalimantan Timur agar membangun hubungan yang terbuka dengan pemangku kepentingan daerah.
“Pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas layanan bagi masyarakat dan kelangsungan kerja mitra pengemudi,” tandasnya.(Na/Adv/DiskominfoKaltim)
